jpnn.com - BATAM - Dewan Energi Nasional (DEN) meminta pemerintah tidak memperpanjang kontrak kerja PT ConocoPhillips di Provinsi Kepri yang akan berakhir pada 2021 mendatang.
Sebab sudah saatnya gas yang ada di Kepri ini digunakan untuk pembangunan Kepri kedepan.
BACA JUGA: Susi Dorong Para Pelaut Digaji Besar
"Kami dapat informasi dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kepri, kontrak PT ConocoPhillips di Kepri akan habis di tahun 2021," ujar Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) RI, Rinaldy Dalimi saat datang ke Tanjungpinang belum lama ini.
Menurutnya, sebaiknya kontrak tersebut tidak diperpanjang lagi. Karena momentum bagi pemerintah untuk mengambil alih.
BACA JUGA: Menteri Ketenagakerjaan Protes pada Menteri Susi
Menurutnya sudah saatnya sumber daya alam (SDA) yang ada digunakan untuk pembangunan daerah. Apalagi Kepri merupakan daerah penghasil gas yang turut menyumpang devisa negara.
Disebutkannya, beberapa waktu lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menjabarkan delapan poin penting yang dituangkan pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang Particapting Interest (PI) 10 persen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Wilayah Kerja (WK) Migas.
BACA JUGA: Perkembangan Bisnis e-Commerce di Indonesia Melesat
"Sudah tentu, dengan jatah yang ada bisa melistriki daerah-daerah yang ada di Kepri dengan gas. Apalagi PLN sudah mengembangkan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan Compresed Natural Gas (CNG),” jelasnya.
Dia menyarankan pemerintah tidak memperpanjang kontrak untuk ConocoPhillips karena Kepri saat ini, sangat membutuhkan gas untuk pembangunan Kepri.
Ia melihat gas yang ada, belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi percepatan pembangunan Kepri. “Jangan sampai Kepri lumbung gas, tetapi tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” tutupnya. (jpg/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Investasi Peternakan Sapi Capai Rp 730 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi