JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara minta pemerintah menghentikan rencana Pertamina membeli saham Medco yang akan dieksekusi 30 November 2010 mendatang"Kalau itu tetap dilakukan, berarti pemerintah dan Menteri BUMN mengulang penyelewengan yang telah terjadi pada saat IPO Krakatau Steel," kata Marwan Batubara, di Jakarta, Kamis (24/11)
BACA JUGA: Garuda Jajaki Kerjasama dengan Amadeus
Menurut mantan anggota DPD RI itu, ada sejumlah kejanggalan prosedur pembelian Medco oleh Pertamina yang perlu dipertanyakan karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku
Dikatakannya, ide pembelian berasal dari Konsultan Mckenzy dua tahun lalu, dan saat ini sudah tidak relevan dan tidak berlaku
BACA JUGA: Target, Hari Ini Penerbangan Garuda Normal
"Sejak pertengahan Oktober 2010, saat rencana akusisi diumumkan, tidak jelas siapa yang berperan sebagai konsultan Pertamina, terutama untuk menilai harga yang wajar dan objektifLalu soal harga beli 55 persen saham Medco senilai 700 juta dolar Amerika Serikat
BACA JUGA: Perbankan Enggan Lirik Sektor Kelistrikan
Menurut Marwan, itu harga yang sangat mahalBelum lagi soal posisi hutang Medco per 30 Juni 2010 lebih dari 898 juta dolar AmerikaSementara deviden yang diterima oleh Encore Energy sesuai porsi sahamnya pada tahun 2010 hanya sebesar 4,3 juta dolar Amerika"Dengan kondisi demikian, sampai berapa puluh tahun yang akan datang kah Pertamina akan mencapai BEP dan memperoleh keuntungan dari investasi 700 juta dolar Amerika itu?," kata MarwanDalam waktu kurang dari 5 tahun ke depan, lanjutnya, ada 4 Production Sharing Contract (PSC) Medco yang akan berakhir masa berlakunyaJika pemerintah konsisten dengan sikapnya yang ingin membesarkan Pertamina, wilayah kerja tersebut otomatis jatuh ke tangan PertaminaSelain itu, 58 persen dari total cadangan Medco berasal dari blok Senoro Tolii yang merupakan ladang bersama kedua perusahaanDengan demikian, pembelian saham Medco menjadi tidak relevan dan mubazir.
"Hal ini jelas tidak menguntungkan Pertamina dan tidak sejalan dengan visi dan rencana produksi 1 juta barel PertaminaOleh sebab itu, transaksi hanya akan menguntungkan jika dilakukan pada tingkat PSC," tegasnya.
IRESS berpendapat bahwa pemerintah, melalui Kementrian BUMN belakangan ini telah melakukan tindakan yang merugikan negara antara lain dengan mengobral murah saham-saham BUMN seperti pada kasus terkini Krakatau Steel dan membeli dengan harga mahal ketika BUMN membeli saham perusahaan swasta atau membentuk konsorsium melalui pendirian anak perusahaan, seperti kasus Posco dan rencana pembelian Medco.
"Kedua hal di atas tak lepas dari kepentingan oknum-oknum di lingkaran kekuasaan untuk mendapatkan komisi, memburu rente dan mandapatkan keuntungan dalam jumlah besar dalam waktu sesingkat-singkatnya, dengan mengorbankan kepentingan BUMN dan rakyat IndonesiaHal ini persis sama saat penjualan Indosat kepada Temasek, the ultimate crimes against the nation!," tegasnya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... IHSG Berusaha Bangkit
Redaktur : Tim Redaksi