jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara (AMDN) mendesak pemerintah mendukung semangat para dosen yang ingin melanjutkan pendidikan doktoral.
AMDN sendiri merupakan kumpulan mahasiswa program doktoral yang tergabung yang saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di berbagai kampus negeri di Indonesia.
BACA JUGA: 148 Mahasiswa NTB Siap Kuliah S2 di 18 Universitas Malaysia
"Visi Presiden Jokowi periode kedua ini, kan, sejalan dengan tuntutan teman-teman, yaitu membantu pemerintah mewujudkan SDM Unggul, Indonesia Maju,” kata Koordinator AMDN Jasril saat menggelar demonstrasi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8).
BACA JUGA: Belum Dibuka, Pendaftar Program Doktoral UT Sudah Membeludak
BACA JUGA: Gita Gutawa Ajak Masyarakat Tingkatkan Skill Hadapi Revolusi Industri 4.0
Menurut Jasril, para mahasiswa yang tergabung dalam AMDN merasa diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah.
Sebab, program beasiswa lebih diprioritaskan ke mahasiswa dari lulusan kampus yang sama.
BACA JUGA: Aktivis Mahasiswa Tewas di Kamar Hotel, Saldo Rekeningnya Lumayan Banyak
Hal itu berakibat biaya studi para mahasiwa doktoral yang tergabung dalam MDN ditanggung sendiri.
AMDN mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak konsisten dengan perencanaan untuk meningkatan SDM dosen di Indonesia dalam bentuk menciptakan 500.000 doktor.
"Kebijakan BPPDN bertolak belakang dengan program Nawacita Jokowi", sebut Jasril.
Dia menegaskan, AMDN merasakan dirugikan karena keputusan pemerintah yang tidak membuka kembali jalur beasiswa pendidikan pascasarjana dalam negeri (BPPDN).
BPPDN merupakan beasiswa yang disediakan bagi dosen tetap yang bertugas pada perguruan tinggi di bawah pembinaan oleh Kemenristekdikti seperti tahun-tahun sebelumnya.
Koordinator Aksi AMDN Abdul Rasyad mempersoalkan buruknya sistem seleksi di BPPDN yang dinilai kurang transparan sehingga ditemukan beberapa mahasiswa yang double beasiswa.
"Kami menyanyangkan sistem BPPDN yang dinilai kurang profesional dan transparan dalam proses seleksinya. Data kami menemukan beberapa penerima beasiswa LPDP dan BPPDN dengan tujuan kampus yang sama. Kami sarankan proses seleksi berikutnya harus diperbaiki,” ujarnya.
Dia juga mendesak pemerintah pusat agar program beasiswa on going untuk dikembalikan atau dibuka kembali dengan skema bantuan pendidikan semester pertama dan kedua untuk mahasiswa tahun 2019 seperti tahun mahasiswa doktor tahun 2017.
"Sebagai bagian dari stakeholder dalam mewujudkan visi SDM Unggul Indonesia Maju, kami meminta dan mendorong pemerintah memperhatikan para mahasiswa doktoral yang berasal BPPDN yang belum lulus BPPDN tahun 2019,” sebut dosen Universitas Hamzanwadi Lombok Timur itu. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cara Pemerintah Genjot Kualitas Guru
Redaktur & Reporter : Ragil