jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah diminta fokus menangani bencana asap dan tidak terganggu dengan manuver politik pembentukan panitia khusus asap di DPR.
“Pemerintah fokus saja ke penanganan bencana asap,” ujar Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate, Senin (2/11).
BACA JUGA: Polri Turun Tangan Usut Gunjingan Foto Jokowi Kunjungi Suku Anak Dalam
Sedangkan setiap anggota yang daerah pemilihannya terbakar, Johnny berharap bisa turun langsung ke lapangan guna mengecek langsung kondisi masyarakat yang menjadi korban.
Pengamat sosial politik Arief Nuralam mengatakan system tata kelola hutan dan lingkungan dari pemeirntah rapuh sehingga 70 persen lahan yang dibakar adalah lahan yang ada dalam perlindungan pemerintah.
BACA JUGA: Perangi Korupsi via Pendidikan, KPK Gelar Teacher Supercamp
Karenanya, kata dia, ke depan Presiden Joko Widodo harus mampu membuat road map dan menggerakan segala sumber daya, terutama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup bekerja secara berkelanjutan agar antisipasi dapat dirancang dan bencana asap tak terulang lagi.
“Pada saat yag sama tegas dalam reward and punishment," kata Arief.
BACA JUGA: Eks Anggota VIII DPR Ini Disebut Terima Uang
Terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono berharap adanya transparansi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam menindak pelaku pembakaran lahan dan hutan yang berasal dari korporasi.
“Ya, yang penting proses penegakan hukumnya harus dijalankan dengan transparan dan cermat, diproses yang baik lah, jangan sampai nanti ada motivasi yang berbeda," jelas Joko.
Menurut Joko, sejumlah perusahaan sawit seharusnya tak bisa disalahkan menjadi penyebab kebakaran hutan. Pasalnya, banyak lahan yang terbakar di area lahan sawit yang tak diketahui siapa pembakarnya.
GAPKI mempertanyakan aparat penegak hukum yang malah menetapkan status tersangka dari pihak korporasi, terutama yang bergerak di bidang kelapa sawit yang dituduh bertindak lalai sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
Sebelumnya, tim pemadaman yang melakukan memadamkan kebakaran lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menemukan lahan negara yang menjadi tanggungjawab Kemenhut LH itu dijarah masyarakat secara besar-besaran. Temuan ini seperti memperkuat sinyalemen bahwa 70 persen kebakaran lahan justru terjadi yang dibawah pengawasan negara.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Didesak Ambil Alih Kasus Besar Ini Dari Kejaksaan Agung
Redaktur : Tim Redaksi