Pemerintah Diminta Jalankan PP 109 Ketimbang Merevisi

Rabu, 12 Mei 2021 – 14:00 WIB
Pekerja di pabrik rokok. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Wacana revisi PP 109 terus mendapatkan penolakan dari asosiasi, salah satunya dari Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo).

Pasalnya wacana revisi PP 109 yang kerap disuarakan Kementerian Kesehatan dan organisasi anti rokok dianggap memberatkan pelaku usaha di tengah kondisi industri yang kian tertekan.

BACA JUGA: Sebegini Jumlah Pergerakan Penumpang pada 10 Mei 2021 di 15 Bandara AP I

Gaprindo menyayangkan inisiasi pemerintah dalam merevisi PP 109. Menurut mereka, sebaiknya aturan yang sudah ada seharusnya diawasi penerapannya ketimbang direvisi.

Ketua Umum Gaprindo Benny Wachjudi mengatakan pemerintah tidak perlu melakukan revisi pada PP 109 karena aturan yang mengatur rokok dalam PP 109 sudah cukup baik.

BACA JUGA: Doa Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri, Istri, Keluarga dan Anak

“Sebenarnya aturan yang ada saat ini sudah cukup, tinggal implementasinya saja yang ditingkatkan. Yang lebih penting saat ini bagi pemerintah adalah memastikan penegakan peraturan di lapangan karena pada praktiknya belum sepenuhnya dijalankan,” tutur Benny.

Gaprindo juga mempertanyakan urgensi pemerintah dalam merevisi PP 109, mengingat di era pandemi ini industri hasil tembakau (IHT) menjadi salah satu industri yang terdampak.

BACA JUGA: Akibat Sakit Hati, Kenapa Seseorang Tega Bertindak Nekat?

Banyaknya tenaga kerja yang terancam kehilangan mata pencaharian hingga berkurangnya angka produksi rokok menyebabkan performa IHT terus terdegradasi.

Selain itu desakan revisi PP 109 ini juga tidak sejalan dengan prioritas dari Komisi IX DPR RI dalam penanganan COVID-19 dan distribusi vaksin.

Komisi Kesehatan memastikan belum adanya pembahasan lebih lanjut mengenai revisi PP 109 karena memfokuskan agenda kepada penanganan COVID serta distribusi vaksin.

“Saat ini penanganan covid menjadi prioritas, kami memang belum membahas lebih lanjut mengenai pelarangan iklan rokok karena memang saat ini prioritas komisi IX adalah menangani covid karena lebih urgent,” beber Kurniasih Muchfidayati, Anggota Komisi IX DPR RI.(chi/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarif Cukai Rokok Terus Meroket, Pemerintah Diminta Bentuk Road Map IHT yang Berkeadilan


Redaktur & Reporter : Yessy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler