JAKARTA--Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendesak pemerintah mengambil sikap tegas dalam subsidi BBMProsentase subsidi BBM yang selama ini masih bertengger di atas 40 juta kiloliter harus dikurangi menjadi 37,8 juta kiloliter agar dana pendidikan dan kesehatan bisa terdongkrak naik.
"Pemerintah harus berani mengambil sikap tegas
BACA JUGA: Pemerintah Akui Penyaluran Subsidi BBM tak Tepat Sasaran
Kuota subsidi BBM harus dikurangi di bawah 40 juta KL," tegas Agung, anggota Banggar dalam rapat kerja dengan pemerintah, Senin (10/10).Politisi Golkar ini membeber data, kuota subsidi BBM sebelumnya mencapai 43,7 juta KL paling banyak tersedot di Pulau Jawa dan Bali (59 persen)
BACA JUGA: Status Waspada Krisis Dicabut, Dikritisi
Ironisnya, pengguna kendaraan roda empat memakan subsidi BBM sebanyak 53 persen"Ini sangat tidak adil
BACA JUGA: Wapres Optimis Mampu Hadapi Krisis
Kenapa wilayah Jawa dan Bali paling banyak mendapatkan subsidiHitungan distribusi subsidinya jangan hanya berdasarkan kepadatan jumlah pendudukHarusnya dihitung berapa jumlah rumah tangga miskinnya, biar penyalurannya adil," kata Agung.Kritikan serupa diungkapkan Wakil Ketua Banggar DPR RI Thamsil LinrungKatanya, pemerintah telah berlaku tidak adil dalam subdisi BBM sehingga masyarakat miskin tidak menerima jatah yang sebenarnyaBila pemerintah ingin menerapkan keadilan energi, maka kuota subsidi BBM harus dikurangiKalaupun di dalam nota keuangan sudah tercatat 40 juta KL, sebaiknya diturunkan menjadi 37,8 juta KLIni agar selisihnya bisa digunakan sebagai cadangan risiko fiskal.
"DPR bukannya tidak setuju dengan subsidiKami justru sangat setuju tapi pemanfaatannya harus tepat sasaran, jangan seperti selama iniHanya berdasarkan kepadatan penduduk tanpa melihat keberadaan keluarga miskin di masing-masing wilayah," ujarnya(Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Krisis Ancam Ekspor Batu Bara
Redaktur : Tim Redaksi