BACA JUGA: Ada Plot Pembunuhan Chandra di Penjara
Jika tanpa pengaturan kelahiran, jumlah ini akan membengkak sampai 260 juta jiwa"Untuk jangka panjang, di tengah anggaran pemerintah bagi pembangunan yang terbatas, KB adalah satu-satunya pilihan," kata Bambang, Selasa (3/11), usai merumuskan rekomendasi hasil Pertemuan Konsolidasi IPKB akhir bulan lalu di Bekasi, Jawa Barat, yang diikuti 26 provinsi
BACA JUGA: MK Tolak Sadapan KPK Atas Antasari
Oleh karena itu, kata Bambang pula, rekomendasi ini akan dikirimkan kepada Presiden RI serta kementerian terkait, tepatnya departemen yang mengurusi kesejahteraan rakyat dan permasalahannya.Dalam bagian pandangan IPKB, seperti disampaikan Bambang pula, konflik-konflik sosial yang terjadi selama ini baik vertikal maupun horizontal telah menguras energi dan dana serta perhatian pemerintah
"Inti persoalan sebenarnya terletak pada jumlah penduduk yang belum mampu dikendalikan secara baik
BACA JUGA: SBY Gagal Memahami Aspirasi Rakyat
Di sinilah media berperan mendesak pemerintah (untuk) serius mengatasi soal tersebut," ungkapnya, yang diamini pula oleh Ketua IPKB Provinsi Riau yang kebetulan juga berasal dari unsur pers, Drs Yasril.Secara umum, IPKB pun menilai pemerintah saat ini masih 'setengah hati' melihat betapa pentingnya program KB di IndonesiaKomitmen pemerintah terhadap program KB dipandang baru sebatas retorika dan pemanis bibirKetika masuk pada tataran aplikasi, program KB masih cenderung dikerdilkanRealitas ini menurut IPKB, terbaca melalui anggaran yang relatif terbatas, struktur organisasi yang kurang strategis dan lainnyaUntuk itulah, IPKB merekomendasikan agar mulai hari ini dan ke depan, pemerintah harus memberikan perhatian penuh terhadap program KB, agar mampu berlari kencang mengejar ketertinggalan selama ini(viv/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekaman KPK Belum Kuat
Redaktur : Tim Redaksi