jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate meminta pemerintah meninjau ulang RAPBN 2016 agar lebih diprioritaskan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini juga telah disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas, Rabu (16/9).
Dijelaskan, rapat tersebut membahas asumsi makro RAPBN 2016 dengan berbagai proyeksi dan kemungkinan yang akan memengaruhi anggaran negara secara menyeluruh. Saat itu Johnny menyampaikan pandangannya agar pihak kementerian bersedia meninjau kembali postur APBN.
BACA JUGA: Dituding Rizal Ramli, Ini Penjelasan PLN
Dia menilai penurunan harga minyak dunia akan berdampak sangat besar terhadap sektor penerimaan. Di sisi lain, gambaran penerimaan dari sektor PPN 2015 juga tak terlalu memberi gambaran bagus terhadap proyeksi pajak penghasilan pada 2016 mendatang.
Situasi akan semakin tak menentu seiring situasi global yang masih labil. Apalagi masih adanya kemungkinan Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunganya. “Ini semua memberi tekanan besar terhadap sektor penerimaan kita di APBN 2016 mendatang,” kata politikus NasDem itu di gedung DPR Jakarta, Kamis (17/9).
BACA JUGA: Inilah Daftar Harga Baru Elpiji 12 Kg
Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur I ini menegaskan bahwa prioritas visi-misi Presiden Joko Widodo adalah penciptaan lapangan kerja baru, sehingga pos pengeluaran APBN harus merujuk tujuan itu. Sebagai konsekuensinya belanja-belanja lain yang tak seiring dengan penciptaan lapangan kerja, hendaknya ditunda dulu. Tentu saja itu akan berimbas pada besaran angka APBN.
Disampaikan bahwa pengalaman APBN 2015 telah menetapkan politik anggaran yang sangat optimistik dengan kisaran Rp2.000 triliun. Faktanya, angka itu sangat sulit tercapai di tengah iklim ekonomi global yang lesu. Beranjak dari kondisi itu, pemerintah harus lebih realistis dalam merumuskan APBN 2016.
BACA JUGA: Jika The Fed Putuskan Menaikkan Suku Bunga...
Dalam padangan Johnny, pemerintah dan DPR tak perlu ragu memotong belanja-belanja yang tidak perlu, seperti belanja-belanja administratif, kenaikan tunjangan, dan sebagainya. Dengan begitu APBN bisa lebih berkualitas meski besarannya tak mencapai Rp2.000 triliun. APBN yang berkualitas itu juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
“Ini suatu pandangan yang mungkin tak enak didengar, tapi ini berasal dari pengamatan yang tulus, demi bangsa negara saja,” tuturnya.
Politisi Partai NasDem ini memaparkan bahwa potensi penyerapan tenaga kerja dari setiap persen pertumbuhan ekonomi kita relatif rendah. Pada 2016 nanti, diperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5 persen, di mana setiap persennya menyerap 250 ribu tenaga kerja baru.
Angka itu terhitung rendah, mengingat data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah menyerap 700 ribu tenaga kerja baru untuk setiap persen pertumbuhannya. Oleh karenya, saat ini perlu menaikkan lagi tingkat penyerapan tenaga kerja menjadi 400 ribu tenaga kerja baru untuk setiap persen pertumbuhan ekonomi.
"Dengan bertambahnya tingkat penyerapan tenaga kerja itu, maka laju ekonomi kita lebih selaras dengan visi-misi Presiden. Dan untuk mencapai itu, cara yang paling mungkin ditempuh yaitu dengan menyesuaikan postur APBN ke depan," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tapi, Presiden Belum Puas
Redaktur : Tim Redaksi