Pemerintah Diminta Segera Ajukan Cagub BI

Senin, 18 Mei 2009 – 12:20 WIB
JAKARTA - Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) DPR meminta presiden segera mengajukan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sebagai tindak lanjut pengunduran diri Boediono yang maju sebagai CawapresMekanisme di DPR masih memungkinkan Gubernur BI dipilih sebelum masa persidangan berakhir 3 Juli mendatang.
   
Permintaan itu diungkapkan Ketua Komisi XI DPR Hafiz Zawawi saat dihubungi Minggu (17/5)

BACA JUGA: Proyek City Gas Dikembangkan di 9 Kota

Boediono telah melayangkan surat pengunduran dirinya sebagai Gubernur BI kepada presiden pada 16 Mei
"Walaupun pelaksanaan tugas Gubernur BI dapat dilakukan oleh Deputi Gubernur Senior (DGS) Miranda S

BACA JUGA: Distribusi BBM Subsidi 2010 Tanpa Tender

Goeltom, tetapi sebaiknya presiden segera mengajukan pengganti Gubernur kepada DPR minggu depan atau paling lambat akhir Mei ini," kata Hafiz.
   
Menurut Hafiz, pengajuan ini bisa memberikan kepastian kepada pasar
Jika diajukan sebelum akhir Mei, Gubernur BI masih bisa dipilih oleh DPR hasil Pemilu 2004

BACA JUGA: Media Online Masih Susah Cari Iklan

Pengajuan calon Gubernur dengan lebih cepat, kata Hafiz, juga merupakan bentuk tanggung jawab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengambil Boediono sebagai CawapresnyaNamun Hafiz mengakui, tidak menutup kemungkinan calon Gubernur diajukan oleh presiden dan parlemen yang baru hasil Pemilu 2009 sehingga situasi menjadi lebih kondusif.
   
Dalam UU BI, Gubernur BI hanya bisa diberhentikan jika ia mengundurkan diri atau menjadi terpidanaTugas Gubernur BI sementara bisa diemban oleh DGS yang kini masih dijabat Miranda SGoeltom, dan digantikan oleh DGS terpilih Darmin Nasution pada 26 Juli mendatangSejumlah calon yang berpeluang menggantikan Boediono adalah DGS terpilih Darmin Nasution, DGS Miranda SGoeltom, Deputi Gubernur Hartadi ASarwono, dan Menkeu/Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati.
   
Salah seorang mitra Bank Indonesia, Pengamat pasar uang Farial Anwar mengemukakan bahwa meski Boediono meninggalkan Bank Indonesia idealnya tidak mengganggu kebijakan-kebijakan di Bank Indonesia
     
Hal ini disebabkan karena Bank Indonesia dipimpin secara kolektif oleh dewan gubernur"Masih ada DGS Miranda Goeltom di sana, pak Hartadi yang senior, jadi sebenarnya tidak ada masalah," ujarnya
     
Farial menegaskan bahwa mereka yang dipilih idealnya memiliki pengabdian terhadap lembaga tersebut dan mengurangi kecenderungan politisasi lembaga tersebut"Yang dipilih idealnya dari dalam yang seniorSeperti pak Hartadi yang memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang moneterJangan orang luarNanti sedikit-sedikit ada tawaran posisi yang lebih baik loncat lagi keluar," paparnya.
     
Kredibilitas Bank Indonesia, menurut Farial juga menjadi taruhannya kalau sedikit-sedikit posisi pucuk pimpinan Bank Indonesia digantiDirektur Currency Asset Management tersebut juga menyoroti mengenai pemilihan dewan gubernur Bank Indonesia yang pada masa lalu banyak dipolitisasi dan dijadikan sarana dagang suara.
     
"Sekarang sudah bukan lagi dagang sapi, tapi sudah dagang babiDi mana kepentingan-kepentingan yang menunggangi untuk memperjuangkan posisi-posisi penting di lembaga Bank Indonesia mengemukaContohnya kasus Agus Tjondro yang hingga kini tidak jelas penyelesaiannya," imbuhnya.

Sementara terkait dengan nama Sri Mulyani yang juga mengemuka, Farial menyikapi bahwa salah Satu indikator yang harus dimiliki adalah bahwa mereka yang memimpin idealnya orang dalam dan bukan figur-figur yang membawa kepentingan asingApalagi saat ini, kondisi perbankan telah banyak dikuasai oleh asing.

"Mereka-mereka yang menyuarakan kepentingan asing harus kita waspadai, kondisi perbankan kita saat ini sudah begitu memprihatinkan dan didominasi oleh pemilik-pemilik asing," tegasnya(sof/iw)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kuartal I, Pemboran Eksplorasi Lambat


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler