jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Indef Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah membuka jalan bagi kompetitor untuk masuk ke bisnis penjualan avtur.
Namun, kompetitor itu harus bersedia membangun infrastruktur distribusi avtur yang efisien.
BACA JUGA: Tiket Pesawat Mahal, PPN Penjualan Avtur Berpeluang Dihapus
Sebab, menurut Bhima, faktor yang membuat harga avtur mahal adalah biaya distribusi.
Selama ini avtur diangkut lewat berbagai moda transportasi seperti kapal, pesawat, dan truk tangki.
BACA JUGA: Harga LPG 3 Kg di Garut Masih Sesuai HET
’’Di luar negeri, avtur didistribusikan lewat pipa bawah tanah sehingga biaya distribusinya murah. Kalau kompetitor nanti tidak mau berinvestasi di infrastruktur distribusi, hanya mengimpor, dan menggunakan jalur distribusi yang sama dengan Pertamina, masalah tidak bakal selesai,’’ terang Bhima, Rabu (13/2).
Sejauh ini perusahaan yang menyatakan berminat masuk ke bisnis avtur adalah PT AKR Corporindo.
BACA JUGA: Tiket Pesawat Mahal, Pertamina Siap Turunkan Harga Avtur
Namun, masuknya kompetitor itu juga bergantung pada kebijakan pemerintah. Entah akan memberi karpet merah atau justru membatasi ruang gerak kompetitor.
Lagi pula, sudah sewajarnya bisnis tersebut tidak dimonopoli satu perusahaan. Sebab, avtur sama dengan BBM nonsubsidi lainnya yang dimasuki banyak perusahaan.
’’Avtur kan bukan BBM subsidi, bukan public service obligation (PSO). Avtur ini seperti BBM RON 90, 92, dan lain-lain yang komersial. Jadi, seharusnya tidak ada monopoli,’’ kata Bhima.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan, pengenaan pajak pada avtur juga dilakukan negara lain.
Lagi pula, tarif PPN sepuluh persen tidak berubah sejak 2003. Tarif PPN itu juga berlaku untuk komoditas penjualan lain, tidak hanya terbatas pada avtur.
Selain itu, PPh 0,3 persen tidak termasuk tarif PPh yang mahal. Sejak dulu, tidak pernah ada masalah maupun protes dari maskapai penerbangan mengenai pengenaan pajak untuk avtur.
Menurut Pras, sapaan akrab Yustinus, pajak bukan pemberat harga jual avtur. Justru ada kemungkinan lain yang mengakibatkan harga avtur itu mahal.
’’Apakah karena bahan bakunya impor, lalu menjadikan avtur itu mahal, atau inefisiensi dalam pengelolaan bisnisnya, atau ada problem monopoli. Saya kira itu yang justru perlu dibedah dan didalami,’’ kata Pras, Rabu (13/2).
Namun, jika hasil kajian dari pemerintah menyimpulkan bahwa pajak memang menjadi pemberat harga avtur, pemerintah bisa memasukkan avtur dalam daftar barang strategis. Jadi, penjualannya tidak dipungut PPN. (far/rin/c14/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Kaget Penjualan Avtur Dimonopoli Pertamina
Redaktur : Tim Redaksi