Pemerintah Dituding Abaikan Organisasi Guru

Rabu, 05 Oktober 2011 – 22:02 WIB

JAKARTA — Salah satu hal yang sering tidak dihiraukan oleh pemerintah Indonesia adalah salah satu prinsip dalam status guru, yaitu bahwa organisasi guru adalah sangat penting dan harus diikutsertakan jika pemerintah akan membuat kebijakan di bidang pendidikan dan guruAkan tetapi kenyataannya, di Indonesia baik pemerintah maupun  pemerintah daerah tidak pernah menganggap keberadaan organisasi guru.
 
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Sulistiyo, menuding pemerintah tidak pernah menganggap keberadaan organisasi guru

BACA JUGA: Pembinaan Profesi Guru Tidak Berjalan

Hal tersebut bisa dilihat ketika pemerintah hendak mengambil kebijakan di bidang pendidikan, organisasi guru sama sekali tak dilibatkan.

“Organisasi guru tidak pernah diajak untuk berunding ataupun berdiskusi untuk menyusun suatu kebijakan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah
Padahal, kebijakan yang mereka buat berhubungan dengan pendidikan dan guru,” ungkap Sulistiyo di Jakarta, Rabu (5/10).
 
Yang lebih mengherankan, lanjut Sulistiyo, saat ini banyak pejabat ataupun mantan pejabat yang sangat bernafsu membentuk organisasi atau forum guru

BACA JUGA: ITS Gelar Kompetisi Teknologi Informasi

Padahal jika itu dilakukan justru dapat  memecah belah dan mengganggu organisasi guru


“Sebaiknya, guru hati-hati untuk tidak diprovokasi dan dipecah belah

BACA JUGA: Pendidikan di Kalbar Belum Penuhi Standar Minimum

Karena itu akan melemahkan perjuangan guru itu sendiri,” imbuhnya.
 
Meski demikian Sulistio tetap meminta para guru untuk serius mendidik budi pekerti peserta didik dan harus menanamkan kejujuran dengan sungguh-sungguh"Guru tak boleh takut diintimidasi untuk tidak jujur, terutama ketika mengelola uang dan mengelola ujian nasional,” tukasnya.
 
Ketika menjawab pertanyaan berkaitan dengan pendidikan yang seolah-olah mengutamakan kepentingan global, Sulistiyo mengingatkan agar kepentingan nasional di bidang pendidikan tetap harus diutamakan"Jika tidak,  kebijakan ini akan membuat upaya pendidikan kita semakin tak nyambung (mismatch) dengan kebutuhanSemakin tingginya angka pengangguran terdidik adalah gejala yang menunjukkan fenomena ketidakselarasan ini,” paparnya(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekolah Roboh, Dewan Salahkan Pemerintah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler