jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan pencapaian target pembangunan berkelanjutan terus menjadi prioritas utama pemerintah.
Hal tersebut sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan iklim global melalui penerapan ekonomi hijau hingga saat ini.
BACA JUGA: Pengusaha Sambut Baik Hilirisasi Industri Berorientasi Ekonomi Hijau
Sesmenko Susiwijono menyampaikan itu dalam International Seminar Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy, Selasa (6/6).
Dia menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tersebut juga ditunjukkan dengan meningkatkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada National Determined Contributions (NDC) yang menggunakan kemampuan sendiri sebesar 29 persen menjadi 31,89 persen, dan dengan dukungan internasional sebesar 41 persen menjadi 43,20 persen.
BACA JUGA: Kementerian BUMN Usung Transformasi Ekonomi Hijau
“Mempromosikan ekonomi hijau sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan merupakan suatu keharusan untuk kebaikan global," tegas Sesmenko Susiwijono.
"Selain itu, kitah juga harus berfokus untuk merangkul setiap peluang guna mencapai transisi yang adil dan terjangkau,” imbuhnya.
BACA JUGA: Upaya Pemerintah Perkuat Ekonomi Hijau Dinilai Sudah Baik
Lebih lanjut Sesmenko Susiwijono menyampaikan komitmen pemerintah tersebut juga diwujudkan dalam berbagai upaya mulai dari memperkuat kolaborasi sektor swasta.
Kemudian mendorong pembiayaan inovatif dengan membentuk Sovereign Wealth Fund, melakukan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap memperhatikan dimensi lingkungan, serta berkontribusi dalam Just Energy Transition Partnership dengan meluncurkan Rencana Investasi Komprehensif sebesar USD 20 miliar.
Guna mempromosikan transisi hijau dari sisi permintaan, pemerintah juga memberikan insentif untuk mempercepat sektor bisnis energi terbarukan dan ramah lingkungan.
Mulai dari pembebasan pajak dan tunjangan, pembebasan bea masuk, dan pengurangan PPN dan pajak barang mewah, penetapan tarif pajak berdasarkan emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar, serta insentif untuk pembelian kendaraan listrik.
"Di samping berbagai kebijakan tersebut, strategi pengelolaan fiskal yang optimal juga perlu menjadi fokus pemerintah untuk memobilisasi pencapaian pembangunan berkelanjutan," terangnya.
Untuk itu, Sesmenko Susiwijono juga menuturkan bahwa lembaga audit pemerintah turut memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan pembiayaan guna mendorong transisi ekonomi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dengan tepat sasaran.
Menurutnya, alokasi keuangan untuk investasi yang paling efektif dan efisien bergantung pada analisis dampak, pelaporan, dan verifikasi.
"Untuk itu, kita harus memastikan bahwa lembaga audit berjalan dengan efektif untuk dapat mencapai transformasi ekonomi dan tujuan global tersebut,” pungkas Sesmenko Susiwijono. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi