jpnn.com, MANOKWARI - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa pemerintah fokus mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2022 ini. Oleh karena itu, Bima menegaskan, tidak ada pembukaan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2022.
“Kami tahun ini hanya fokus mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) karena menyangkut dengan tenaga honor di daerah yang menjadi fokus dan harus selesai sebelum November 2023,” kata Bima Haria Wibisana di Manokwari, Papua Barat, Senin (16/8).
BACA JUGA: Gratifikasi Menggoda Iman, PNS dan PPPK Jangan Coba-Coba
Hanya saja, Bima mengaku bahwa untuk pengangkatan PPPK 2022, jumlah formasi yang dibutuhkan belum diketahui karena masih dalam tahap pendataan. Seturut dengan hal itu, jumlah formasi PPPK belum dibagikan ke daerah-daerah di Indonesia, termasuk Papua Barat.
Lebih lanjut Pak Bima mengatakan BKN bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih melakukan pendataan termasuk jadwal tahapan pengangkatan berkaitan dengan tenaga PPPK.
BACA JUGA: 44 Guru PPPK di Kabupaten Maybrat Resmi Bertugas, Pak Bupati Berpesan Begini
"Itu masih kita kami dulu datanya termasuk akan diverifikasi kembali sehingga ketahuan berapa data bersihnya tenaga honor yang ada di daerah. Kami juga harus memastikan bahwa data itu valid," ungkap dia.
Bima memastikan PPPK yang diangkat pada tahun ini tidak hanya guru, tetapi juga tenaga kesehatan, seperti perawat, bidan, dokter, dan penyuluh. Jika memungkinkan, lanjut Bima, akan ada penerimaan PPPK di luar guru dan tenaga kesehatan.
BACA JUGA: Honorer Non-K2 Minta Syarat Pendataan Dipermudah, Bisa Ikut Seleksi PPPKÂ
Sebelumnya, di hadapan guru tenaga P3K yang menerima SK pengangkatan oleh Bupati Manokwari Hermus Indou di Hotel Aston Niu Manokwari, Bima menyampaikan ke depan formasi PNS di Indonesia akan berkurang.
Menurut dia, berkurangnya PNS dan banyaknya tenaga PPPK bercermin dari negara luar yang mana jumlah PNS atau dikenal dengan istilah "public servant" hanya 20 persen sedangkan PPPK atau "goverment workers" mencapai 80 persen dari total pegawai di suatu negara.
"Seperti di Australia dan Selandia Baru itu tenaga PPPK mencapai 100 persen. Kita memang pelan-pelan menuju ke sana," ungkap Bima Haria Wibisana. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi