jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah sedang gencar penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) di berbagai daerah.
Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan para pejabat pusat dan daerah untuk menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.
BACA JUGA: Jokowi Teken Inpres Kendaraan Listrik, Ganjar Pranowo: Butuh Anggaran
Analis Kerja Sama Direktorat Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Supriyadi mengungkapkan, pemerintah sudah mempersiapkan regulasi dan strategi untuk mewujudkan rencana tersebut.
"Salah satunya, Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019," kata Supriyadi di Jakarta, baru-baru ini.
BACA JUGA: Ekspansi ke Kendaraan Komersial Listrik, Mullen Mengakuisisi Saham Bollinger Motor
Terbaru, kata dia, ada Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan KBBLB sebagai kendaraan dinas operasional, serta kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah DKI Jakarta sudah menggunakan kendaraan listrik, khususnya pada armada bus Transjakarta yang resmi beroperasi pada Maret 2022 sebanyak 30 unit.
BACA JUGA: Pabrik Baterai di Indonesia Bisa Tekan Harga Jual Mobil Listrik
Payung hukumnya Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang berketahanan Iklim.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Chaidir menjelaskan, Pergub DKI Jakarta berisi tiga komitmen pembangunan rendah karbon.
Pertama, implementasi 100 bus listrik pada rute Transjakarta sampai akhir 2022. Kedua, mengganti separuh bus Jakarta menjadi armada listrik secara bertahap sampai 2025.
"Ketiga, akan mengganti 100 persen armada Bus Rapid Transit (BRT) dengan bus listrik pada 2030,” ujarnya.
Pada tahun yang sama, ujar dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menandatangani Deklarasi Jalan Bebas Bahan Bakar Fosil C40 pada 2021.
Jakarta bergabung dengan 39 kota lainnya dari seluruh dunia untuk mewujudkan mobilitas bersih.
Penetapan jumlah target implementasi bus listrik Transjakarta tidak lepas dari peran lembaga mitra, seperti KPBB, ICCT, World Research Institute (WRI), dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP).
Mereka memberi bantuan teknis dengan pembiayaan dari pemerintah Jerman untuk memastikan keberhasilan adopsi bus listrik pada Transjakarta.
Melihat pengembangannya di Tanah Air, Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin menyebutkan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi.
Menurut dia, pemerintah belum menuntaskan software dalam mengembangkan persemaian KBLBB ini.
"Terutama skema insentif dan disinsentif fiskal berbasiskan tingkat grCO2/km guna menciptakan kesetaraan harga jual antara KBLBB ICE vehicle, sehingga KBLBB mampu melakukan penetrasi pasar,” kata Safrudin.
Untuk mendorong penetrasi kendaraan listrik, Pemerintah perlu segera membuat road map di antaranya mengenai jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
"Keypoint dari peta jalan ini adalah kita melakukan estimasi titik SPKLU dibutuhkan per tahun dengan rasio 10 KLBB : 1 SPKLU," kata Vice President Pengembangan Teknologi PLN Trihadimasyar. (ddy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh