jpnn.com - jpnn.com - Investasi diperlukan untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi di atas 5,1 persen.
Tahun ini, pemerintah mengklaim kondisi fiskal lebih prudent, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).
BACA JUGA: Berharap dengan Program KILK Investasi Naik 100 Persen
Selain infrastruktur, pemerintah berharap investasi diarahkan ke sektor-sektor lain. Apalagi, pemerintah telah membuka investasi asing seratus persen di bidang pariwisata, film, farmasi, marketplace, dan e-commerce.
’’Ini meningkatkan ease of doing business ke ranking ke-91 atau naik 15 peringkat dari tahun sebelumnya,’’ kata Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam Mandiri Investment Forum, Rabu (8/2).
BACA JUGA: Thomas Lembong Luncurkan Program Klik di Batam
Selain pariwisata, pemerintah berupaya menggenjot investasi di sektor kesehatan. Sebab, kontribusi sektor kesehatan terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 2,8 persen.
Di Asia Tenggara, sektor kesehatan menyumbang rata-rata 4,6 persen dari PDB. Jika sektor kesehatan tumbuh, industri seperti farmasi, properti, dan asuransi ikut mengalami pertumbuhan.
BACA JUGA: Investasi Emas Bikin Selalu Kaya
Untuk memberikan karpet merah pada investasi, pemerintah telah membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang bertugas mengevaluasi pelaksanaan paket-paket kebijakan ekonomi.
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,02 persen pada 2016 cukup baik untuk kategori negara pengekspor komoditas.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi satu persen, dibutuhkan peningkatan pertumbuhan investasi 6,4 persen.
’’Tapi, pertumbuhan ekonomi ke enam persen dari 5,02 persen, rasanya, tidak mungkin. Kalau lima persen hingga 5,2 persen, baru realistis,’’ tuturnya.
Demi menambah investasi, Chatib menilai bank harus mampu meningkatkan loan to deposit ratio (LDR) yang tahun lalu mencapai 93 persen.
Investasi harus didorong memanfaatkan kredit bank sehingga pertumbuhan kredit bisa tembus double-digit.
Namun, Chatib menilai kemampuan perbankan masih terbatas.
Akibatnya, penerbitan obligasi dari sektor swasta diperkirakan meningkat tahun ini.
Pemerintah juga diimbau mencari sumber pendanaan baru untuk berbagai proyek infrastruktur.
Baik dari surat utang maupun kerja sama public private partnership. (rin/dee/c14/noe)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Relaksasi Margin Bikin Investor Leluasa Bertransaksi
Redaktur & Reporter : Ragil