jpnn.com, MUARA ENIM - Keputusan pemerintah menghapus tenaga honorer menuai reaksi dari berbagai kalangan, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se-Sumatera Selatan.
Menurut Kasatpol PP Kabupaten Muara Enim M. Musadeq, keputusan itu tidak membawa solusi yang berpihak terhadap tenaga honorer yang telah mengabdi hingga puluhan tahun.
BACA JUGA: 3 Calon Guru PPPK Mundur, padahal Banyak Honorer Mau Jadi P3K
Oleh karena itu, Musadeq siap mengomando para praja Satpol PP 17 Kabupaten/Kota.
"Saya akan perjuangkan Satpol PP. Kita akan demo ke Jakarta dan saya siap pimpin para praja 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan menggelar aksi ke MenPAN-RB,” tegas Musadeq dalam sambutannya di acara Silaturahmi Anggota Satpol PP Non-PNS se-Sematera Selatan, Sabtu.
BACA JUGA: Perbuatan Oknum Polisi Ini tak Bisa Dimaafkan, Irjen Agung Geram
Musadeq menegaskan selain bersilaturahmi pertemuan tersebut juga merupakan konsolidasi menyatukan persepsi dan sikap atas terbitnya SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo tentang Penghapusan Honorer.
Terbitnya keputusan tersebut, kata dia, seluruh Satpol PP bingung dan resah atas masa depan mereka yang belum jelas.
BACA JUGA: Pengedar Narkoba Ini Ternyata Oknum Honorer, Duh
Jika dialihkan ke PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Satpol PP tidak termasuk dalam jabatan fungsional sebagaimana tertuang dalam Perpres Jabatan Fungsional yang bisa diisi PPPK.
"Pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana pengalihan status para Satpol PP ini," tutur Musadeq.
Keberadaan Satpol PP sangat dibutuhkan Pemda dalam menegakkan Perda dan membantu menjaga Kamtibmas.
"Mereka ada yang sudah puluhan tahun mengabdi kepada negara, ada anak dan istri. Kalau ada penghapusan honorer, mereka mau diapakan? Sedangkan Pemda sangat membutuhkan,” jelas mantan Camat Gelumbang tersebut. (lahatpos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wajah Maling Duit Kotak Amal Masjid Terekam CCTV, Lihat Tuh, Jelas Banget
Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha