JAKARTA - Komitmen Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali dipertanyakan berbagai kalanganSorotan negatif publik terhadap lembaga ini semakin mengemuka
BACA JUGA: Motivasi Pengusaha Perikanan Masih 20 Persen
Kinerja pengusutan kasus-kasus pajak besar oleh lembaga ini dinilai jauh dari memuaskanMenurut pengamat hukum Hendrik Sirait, gejala pengabaian kasus-kasus pajak besar ini sudah mulai terlihat
BACA JUGA: Izin Impor Gula Tak Diperpanjang
Khususnya pada kasus dugaan manipulasi pajak perusahaan Ancora, yang menyeret nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wiryawan"Saya lihat hampir semua kasus pajak nggak jalan pengusutannya
BACA JUGA: Hubungan Pertamina-BP Migas Memanas
Ditjen Pajak sampai hari ini belum pernah mengumumkan secara resmi perkembangan kasus itu (Ancora, red)Ini menunjukkan political will pemerintah yang punya otoritas, termasuk Ditjen Pajak, memang tidak ada keseriusanDengan demikian, publik akhirnya menilai bahwa kasus itu cenderung akan dipetieskanBanyak tanda tanya yang munculAda permainan apa di balik pengusutan kasusnyaMasuk akal jika publik curiga begituKecurigaan itu mendekati fakta," ujar Hendrik, Kamis (14/4/2011).Menurut Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) ini, kondisi tersebut menunjukkan negara sudah dalam kendali mafia hukum dan pajak, serta segelintir orang yang mempunyai akses kuat ke penguasaMereka dengan mudah mengatur agar perkara yang merugikan dirinya atau kelompoknya bisa dijegalKondisi ini menunjukkan praktik mafia hukum masih berlangsung. Publik juga bisa menilai itu karena semuanya dilakukan nyaris secara telanjang.
Hal senada disampaikan anggota Komisi III, Eva Kusuma SundariDia menyatakan, spekulasi negatif seperti itu sulit dibendung oleh pemerintahKarena, Ditjen Pajak memang sampai hari ini belum terlihat geliat keseriusannya dalam menuntaskan kasus-kasus besar"Sekarang saja persepsi dan kepercayaan publik sudah sangat negatif kepada pemerintahItu sudah sangat wajar memberikan penilaian negatifKarena di era keterbukaan informasi saat ini, publik dengan mudah mengakses informasi mengenai kinerja buruk suatu lembaga pemerintah," katanya.
Politisi dari Fraksi PDIP ini mengingatkan, Ditjen Pajak tidak bisa lagi bermain-main dalam memproses kasus yang menyeret nama anggota kabinet tersebutSemakin diulur waktunya, maka semakin mempertegas konklusi publik mengenai adanya kongkalikong untuk menjegal terungkapnya kasus sensitif tersebut.
"Instruksi Presiden itu kan statemen kayak akademisi ajaMungkin pemerintah masih menganggap rakyat kita itu masih begitu bodoh dan tertinggal, sehingga cukup dengan pidato maka rakyat akan percayaPidato nggak pernah ada bukti dan nggak diikuti tindakan konkritIni bahaya, sama saja pemerintah berjalan menuju jurang keterpurukan, karena sibuk dengan pencitraan dirinya saja,"tukasnya.
Eva menduga posisi Ditjen Pajak serba salah, karena bagaimana pun juga mereka masih merupakan bagian dari pemerintahSementara, jika kasus ini diungkap tuntas, tentunya istana akan kebakaran jenggotKarena, semua sudah mahfum, sosok Gita dikenal sangat dekat dengan orang yang saat ini paling berkuasa di negeri ini
"Kami di DPR tidak akan pernah bosan mendesak Dirjen Pajak, Fuad Rahmany, untuk segera menuntaskan kasus tersebutJangan sampai kekuatan ekstra parlementer yang nantinya muncul, karena ekses negatifnya akan sulit untuk dikendalikan," ujarnya.
Dikatakan, kegelisahan publik sudah mulai terasa, namun pemerintah tetap acuh tak acuhMata dan kupingnya seolah tertutup, sehingga tidak lagi mau mendengar dan melihat indikasi itu sudah mulai nampak."Sampai sekarang kepercayaan masyarakat rendah sekali kepada pemerintahSilahkan saja kalau pemerintah masih tetap ngeyelTapi harus siap dengan konsekwensi logis yang akan munculKetika publik merasa sudah diabaikan, maka reaksinya akan sulit diprediksi dan dibendungPidato siapapun juga tidak akan didengar, dan kredibilitasnya akan hancur," pungkasnya(dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Laba Anjlok, Penjualan Naik Tipis
Redaktur : Tim Redaksi