Pemerintah Jangan Main-main Soal Tapal Batas!

JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso ,mengingatkan pemerintah bahwa temuan Komisi I DPR prihal dugaan pencaplokan batas wilayah NKRI di Kalimantan Barat oleh Malaysia merupakan masalah yang sangat seriusDia mengingatkan, temuan itu jangan dijadikan sebagai sebuah bisnis karena ini menyangkut soal kedaulatan negara.

"Temuan Komisi I DPR terhadap dugaan pencaplokan wilayah NKRI dengan cara menggeser tapal batas adalah masalah serius

BACA JUGA: Kejaksaan Tegaskan Ketua KPU Sudah Tersangka

Jangan dibuat main-main dan bisnis," tegas Priyo Budi Santoso, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (11/10).

Pemerintah, lanjutnya, harus hati-hati dan sensitif dalam menyikapinyaJangan malah kompak menyatakan tidak ada wilayah NKRI yang dicaplok Malaysia sebelum meneliti fakta dan data di lapangan

BACA JUGA: Kejaksaan Tegaskan Ketua KPU Sudah Tersangka

Temuan dan laporan seperti itu harus dijadikan alat pemecut pemerintah untuk menjaga keutuhan NKRI.

"Bukankah Indonesia sebelumnya memiliki pengalaman buruk atas lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai akibat lemahnya sikap pemerintah meresponnya dahulu," ujar politisi Golkar itu.

Berdasarkan pengalaman tersebut, katanya, pimpinan DPR mendukung temuan Komisi I soal pencaplokan wilayah darat di Kalbar itu menjadi fokus perhatian serius agar persoalan atas lepasnya wilayah RI sebelumnya tidak kembali terulang.

Terlebih sudah adanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dipimpin Mendagri"Lembaga tersebut mestinya terdepan dalam menemukan fakta-fakta tersebut

BACA JUGA: BRTI Akan Beber Data Pencurian Pulsa ke Polisi

Ini kan yang menemukan fakta tersebut DPR sementara Badan Pengelola Perbatasan melihat tidak ada masalah."

Karena itu, ia meminta Pemerintah bersikap tegas pada Malaysia, agar pencaplokan wilayah tersebut tidak kian meluasPriyo mengatakan akar persoalan dari pencaplokan wilayah perbatasan memang tidak lepas dari persoalan minimnya pembangunan di perbatasan yang tertinggal.

"Karena itu, Pemerintah tidak sekadar berwacana soal percepatan pembangunan di wilayah perbatasan ituSaya juga melihat dalam manajemen perbatasan kurang bagus, ini harus diubah," ungkapnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengadilan Tipikor Bandung Bebaskan Mochtar Mohammad