jpnn.com, BALIKPAPAN - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menyatakan, pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru akan mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal.
Karena itu pemerintah tidak hanya menyiapkan pembangunan infrastruktur di IKN baru di Kalimantan Timur, melainkan juga menyiapkan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
BACA JUGA: Oposisi Perlu Tahu Cara Mengkritik dengan Tak Langgar Aturan, Begini
Demikian dikemukakan Juri Ardiantoro pada acara 'KSP Mendengar' di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (17/6).
"Pembangunan tidak hanya infrastruktur, namun juga membangun dan mengembangkan SDM. Saat fasilitas IKN dibangun, kualitas SDM harus ditingkatkan," ujar Juri sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.
BACA JUGA: Sandiaga Perkenalkan Karakter Bima S Pada Putra Bungsunya
Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Juri, diperlukan koordinasi serta sinkronisasi kementerian dan lembaga.
"Harus ada komunikasi lebih lanjut untuk memonitor permasalahan lebih lanjut. Masih perlu adanya pendalaman data maupun fakta untuk mendalami permasalahan," ucapnya.
BACA JUGA: Panglima TNI: Lonjakan COVID-19 di Kudus Saat ini Belum Terkendali
Juri juga mengatakan, pemindahan ibu kota negara adalah landasan kemajuan bangsa untuk menggeser orientasi pusat pertumbuhan.
Terutama untuk menjadi Indonesia sentris demi keadilan dan kesejahteraan.
Menurutnya, IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan seluruh Indonesia.
Juri menekankan dengan visi 'kota dunia untuk semua', IKN baru Indonesia terbangun dari infrastruktur dan konektivitas pintar.
Harapannya IKN baru menjadi kota paling berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, sekaligus simbol identitas nasional yang selaras dengan alam dan berbasis Bhineka Tunggal Ika.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Wandy Tuturoong mengatakan di IKN baru nantinya masyarakat Kaltim harus menjadi tenaga-tenaga profesional.
"Masyarakat Kaltim harus menjadi tenaga-tenaga profesional, bukan hanya menjadi pegawai negeri," katanya.
Pria yang akrab disapa Binyo ini juga menjelaskan, anggaran pembangunan IKN 10 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya diperoleh dari investasi.
Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan SDM yang berkelas dunia, dan tidak hanya menjadi birokrat.
"Untuk itu, perlu juga ada strategi besar dalam pembangunan masyarakat Kaltim. Mengingat keterbatasan sumber daya kita, sehingga harus ada prioritas ditambah dengan inovasi dan kreativitas," tutur Binyo.
Adapun persoalan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan IKN menjadi perhatian beberapa peserta KSP Mendengar.
Beberapa di antaranya menanyakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar, hingga mengenai kepastian sosok yang akan menjadi Ketua Badan Otorita Ibukota.
Selain persoalan IKN, beberapa isu juga menjadi perhatian para peserta KSP Mendengar di Kaltim.
Mulai dari rencana belajar tatap muka bagi anak sekolah, konflik agraria, isu pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.(Antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang