JAKARTA - Nazaruddin bisa jadi tertawa terbahak dengan konstalasi politik Indonesia yang dia acak-acakNamun, pelarian mantan bendahara umum Partai Demokrat itu bakal segera berakhir
BACA JUGA: JK: Kualitas Dokter Indonesia Tertinggal
Sebab, tim yang dipimpin Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sudah bersiap menjemputnyaTim gabungan penjemput Nazaruddin tersebut terdiri dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkumham dan Mabes Polri
BACA JUGA: KPK Minta Mantan Anak Buah Ical Dihukum 6 Tahun
Namun, dia tetap bungkam saat ditanya lebih detil dimana keberadaan NazaruddinAlasan kenapa tidak memberi tahu keberadaan Nazaruddin secara detil sangat klise
BACA JUGA: Menkes Turunkan Tim Jenguk Azka
Patrialis tidak mau usaha selama ini untuk mendapatkan posisi Nazaruddin bisa sia-sia kalau posisinya di blow up"Sulit mengatakan dia ada dimanaKalau disebut, nanti dia kabur lagi," imbuhnya.Bagaimana dengan Argentina yang belakangan santer disebut? Patrialis juga tidak menanggapinyaYang jelas, pihaknya telah berkordinasi dengan negara yang dituju timSatu hal yang ditekankan pada negara tersebut adalah status buron Nazaruddin"Berapa tim yang berangkat kurang tahu, tapi dari Imigrasi ada satu orang," jelasnya.
Meski terkesan operasi penjemputan telah disusun rapi, Patrialis tetap tidak yakin jika pria kelahiran Simalungun, Sumatera Utara bisa di keler ke tanah airApa sebabnya" Kemampuan Nazaruddin berpindah tempat meski paspornya telah dicabut awal Juli bisa jadi momok"Kami berharap keberangkatan tim diakhiri dengan penjemputan Nazaruddin," tandasnya.
Setali tiga uang, Mabes Polri juga tidak mau membeberkan lebih dalam tentang rencana penjemputan NazaruddinBahkan, rencana penjemputan Selasa malam seperti yang disebut Patrialis Akbar juga tidak ditanggapi polisiKepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Anton Bachrul Alam hanya mengatakan tim sudah bergerak sejak lama.
"Tanya beliau (Patrialis Akbar tentang rencana penjemputan, red) sajaKita tunggu saja," katanyaDisinggung negara mana yang menjadi tujuan tim, dia tetap enggan menjawab.
Di bagian lain, Kapolri Jenderal Timur Pradopo enggan menanggapi rencana penjemputan Nazaruddin yang dilakukan oleh tim gabunganDia beralasan, rencana itu belum terbuka untuk publik"Kami bekerja dengan silentJadi proses ini saya minta ditunggu saja," kata Timur sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, kemarin (26/7).
Mantan Kapolda Metro Jaya itu menegaskan, pihaknya mengiktu setiap informasi yang berkembangTermasuk keberadaan Nazaruddin yang dikabarkan sudah terdeteksi"Sekali lagi kami masih dalam proses penyelidikan yang semua silentKalau terbuka, bisa saja berubah dan berpindah-pindah," katanya.
Di tempat yang sama, Menko Polhukam Djoko Suyanto juga tidak berkomentar banyak tentang masalah NazaruddinBahkan dia mengaku belum ada penjemputan terhadap mantan anggota Komisi VII DPR itu"Siapa yang bilang" Kapolri belum lapor ke saya itu sudah terjadi," katanya.
Dia memilih menunggu laporan dari Kapolri terkait pengejaran Nazaruddin"Saya akan bicara kalau memang itu sudah terjadiJadi tidak boleh menebak-nebakSampai sekarang belum ada berita ituKalau ada pasti kan kapolri lapor," kata mantan Panglima TNI itu.
Namun, Argentina sebagai negara yang bakal dituju tim tersebut tetap santer terdengarSebab, disitulah Nazaruddin diklaim berani menunjukkan dirinya melalui wawancara dengan Iwan Piliang via SkypeAlasannya, di video tersebut terlihat jika jendela dibelakang punggung Nazaruddin terlihat terangPadahal, Iwan mengaku saat wawancara dilakukan pada pukul 23.12 hingga satu setengah jam.
Meski demikian, kemanapun Nazaruddin berada, pemerintah harus bisa membuktikan keseriusannya dalam mencarinyaSebab, perilaku Nazaruddin bisa dikatakan licin karena mampu berpindah ke berbagai negara meski paspornya telah dicabutApalagi, red notice yang sekaligus menjadi permintaan kerja sama dengan Interpol untuk menangkap politisi dari Dapil Jember dan Lumajang itu.
Bagaimana setelah Nazaruddin tertangkap? Kemungkinan besar tidak akan ada keringanan hukum baginyaSebab, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menilai Nazaruddin tidak pantas menjadi whistleblowerAlasannya, Nazaruddin tidak pernah memiliki niatan baik untuk mengungkap kasus"Informasinya tidak konsisten dan berbohong," kata Sekretaris Satgas Denny Indrayana.
Hal itu bertolak belakang dengan upaya Satgas untuk memberikan keringanan hukuman bagi Agus CondroSelama ini, Agus dinilai koperatif dan mengungkap banyak halSebab syarat untuk menjadi whistle blower adalah pelaku mau membantu, kooperatif, dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum"Nazaruddin memiliki catatan kaburTidak cocok disebut pelaku yang bekerjasama," paparnya
Yang pasti, Nazaruddin memang harus cepat ditangkap untuk membuktikan semua nyanyiannyaSebab, perkataan Nazaruddin bagi sebagian orang yang disebut adalah fitnah makin memakan korbanKali ini, juru bicara KPK Johan Budi memilih mundur dari jabatannyaMeski secara normatif dia menyebut itu karena mengikuti seleksi pimpinan KPK
"Saya mundur karena tes pansel KPKBiar fokus," katanyaRencananya, kemunduran diri itu akan disampaikan hari iniNamun, dugaan mundurnya Johan karena terkait Nazaruddin bisa jadi adaSebab, dia mengaku pernah mendampingi deputi KPK Ade Rahardja bertemu dengan seseorang dari DPRNah, Nazaruddin mengklain itu adalah pertemuan dengannya.
Agar tidak simpang siur, Johan lantas mengatakan siap diperiksa kalau diperlukanDia lantas menceritakan pertemuan tersebutJohan menjelaskan pertemuan itu terjadi paska geger cicak dan buayaSaat itu, Ade dikatakan mengajak dia supaya tidak ada nuansa fitnah"Saya tidak ikut diskusiMakan saja," jelasnya.
Disamping itu, nyanyian Nazaruddin yang menyebut keterlibatan orang dalam KPK akhirnya direspon ketua KPK Busyro MuqaddasInstansi di Jalan Rasuna Said itu akhirnya membentuk tim etikTugasnya, memeriksa unsur pimpinan yang namanya disebut-sebut Muhammad Nazaruddin"Komite ini memiliki wewenang memeriksa," ungkapnya.
Yang terlibat dalam komite itu terdiri dari unsur pimpinan, penasihat dan masyarakatSiapa saja mereka? Dari unsur pimpinan ada Busyro Muqoddas, Bibit Haryono Umar, Samad Riyanto, serta dua penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan Said Zainal AbidinSementara Marjono Reksodiputro adalah wakil masyarakatTim dipimpin Abdullah Hehamahua.
Disamping itu, tim pengawasan internal tetap dibentukTugasnya, melakukan pemeriksaan tidak saja unsur pimpinan, tapi juga Ade Rahardja dan Johan Budi yang disebut Nazaruddin pernah bertemu dengannyaAgar tim tersebut memiliki landasan hukum, Busyro mengatakan dalam waktu dekat akan mengeluarkan SK(kuh/rdl/dim/fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan KPK Pilih Pertahankan Johan Budi
Redaktur : Tim Redaksi