Pemerintah Jepang Pantau Abrasi Pantai Kuta

Senin, 19 September 2016 – 08:21 WIB
Pantai Kuta di Kabupaten Badung, Bali. Foto: Radar Bali/JPG

jpnn.com - BADUNG - Abrasi yang terjadi di Pantai Kuta, Badung, Bali ternyata mengundang perhatian dari pemerintah Jepang. Pemerintah Negeri Matahari Terbit itu bahkan mengirim utusan untuk mencermati abrasi di pantai yang kondang hingga seantero Nusantara itu.

Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Disnakkanlut) Kabupateng Badung, Made Badra mengatakan, utusan pemerintah Jepang sudah melihat langsung kondisi abrasi di sejumlah titik di Badung. Tujuannya untuk penataan pantai-pantai di Kabupaten Badung yang terkena abrasi.

BACA JUGA: Dituduh Tak Senonoh Sama Karyawan, Si Bos Minta Wartawan Tunda Berita

“Sekarang ini (rencana penataan abrasi, Red) masih on-progress. Dengan hadirnya perwakilan pemerintah Jepang, bisa segera terealisasi,” papar Badra.

Namun, untuk realisasi belum jelas. Badra menjelaskan, utusan Jepang dan perwakilan pemerintah Indonesia akan segera melakukan kajian.

BACA JUGA: Pemerintah Kelamaan, Warga Dieng Swadaya Bangun Jalan

Tim dari Indonesia diwakili Balai Wilayah Sungai Penida. Proses kajian diperkirakan berlangsung sekitar setahun.

Tim akan mengkaji teknis pengerjaan abrasi secara detail. Menurut Badra, lamanya  studi karena harus memerhatikan banyak hal.

BACA JUGA: Potowayburu, Keindahan Tersembunyi di Ujung Barat Mimika


Selain memerhatikan lingkup pengerjaan, tim juga mengkaji dampak sosial. “Lingkup pengerjaan juga bertambah. Sebab jumlah abrasi juga bertambah. Karena itu, kajian cukup lama,” tutur pejabat asli Kuta itu.

Karenanya, kemungkinan pelaksanaan program penataan untuk mengantisipasi abrasi baru bisa dilakukan pada 2018. Sementara selama tahun 2017 akan digunakan oleh tim untuk melakukan studi.

“Semoga tahun 2018 sudah dilakukan penataan. Kalau semakin lama dibiarkan, abrasi kan semakin parah juga. Jujur kami sangat butuh cepat,” tandasnya.

Disinggung jumlah anggaran yang akan dikucurkan Jepang, Badra mengaku tidak tahu. Biaya bisa diketahui setelah kajian selesai.

“Saya tidak bisa jawab itu. Harapan kami bisa ditata secepatnya,” tegas Badra.

Pendanaan dari pemerintah Jepang sebagai partner pemerintah disalurkan melalui program government to government atau G-to-G. Untuk melakukan penataan abrasi di Badung dibutuhkan setidaknya 100 ribu meter kubik material.(san/mus/jpg/ara/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Innalillahi, Bayi Dua Kepala Satu Badan Itu Akhirnya Meninggal


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler