jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri mengatakan pemerinah masih nenampung berbagai masukan terkait usulan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Hanif datang ke Kantor Presiden di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6) bersama sejumlah menteri untuk memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait revisi UU tersebut.
BACA JUGA: Menaker Hanif Ingin Buat BLK Fashion Kelas Dunia
"Ya intinya KAMI cermati dulu lah semua masukan dari kalangan dunia usaha atau kementerian terkait, serikat pekerja," ucap Hanif usai rapat tersebut, Senin (24/6).
Dia mengakui bahwa UU tersebut memang sudah banyak bolongnya lantaran sudah sering di-judicial review. Bahkan sudah puluhan kali.
BACA JUGA: Pemerintah Harus Serius Membantu Daerah Terdampak Bencana
BACA JUGA: UU Ketenagakerjaan Ternyata Tanpa Naskah Akademik
"Undang-Undang itu memang sudah banyak bolong-bolong memang iya, karena sudah banyak pasal yang di-judicial review. Kalau enggak salah mungkin sudah 32 kali, kalau enggak keliru,” tutur menteri dari PKB itu.
BACA JUGA: Menaker Australia Puji Dialog Sosial di Indonesia
Oleh karena itu, penyempurnaan UU tersebut menurutnya menjadi kepentingan bersama demi terwujudnya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik. Utuamanya dalam mendukung iklim investasi.
Saat disinggung poin-poin revisi yang akan diusulkan pemerintah, mantan politikus Senayan ini belum mau membocorkannya.
"Saya belum bisa bicara banyak. Kita cermati dulu masukan-masukan dari semua stakeholder." tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Dorong DPR dan Pemerintah Siapkan E-Voting
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam