jpnn.com, JAKARTA - Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengingatkan pentingnya mengantisipasi soal spekulan tanah saat pemindahan ibu kota dari Jakarta.
Menurut dia, penunggang kepentingan terkait masalah tanah pasti banyak.
BACA JUGA: Bappenas Sudah Punya Kajian Memadai Ihwal Pemindahan Ibu Kota
"Hal-hal seperti ini selalu ada peluang spekulan tanah," kata Robert dalam diskusi "Pindah Ibu Kota Nih?" di Jakarta Pusat, Sabtu (4/5).
Dia mengingatkan status hukum tanah lokasi ibu kota yang baru harus benar-benar diperhatikan.
BACA JUGA: Setujukah Anda Ibu Kota Negara Dipindah ke Palangka Raya?
Menurutnya, jangan sampai persoalan tanah menyebabkan masalah yang berlarut-larut.
"Banyak proyek infrastruktur terbengkalai karna pembebasan tanah," ungkapnya.
BACA JUGA: Kaltim Siap jadi Lokasi Ibu Kota Negara, PNS dan Keluarga Harus Boyongan
Pemerintah memastikan sudah melakukan mitigasi adanya spekulan tanah yang mengambil kesempatan di tengah wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta.
"Pemerintah pastikan persoalan ini tidak terjadi karena sudah diantisipasi," kata Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika dalam kesempatan itu.
Menurut Erani, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah melakukan mitigasi soal spekulan tanah tersebut. "Sudah diantisipasi dari awal dengan mitigasi oleh Bappenas," tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Kaltim Beber Alasan Bukit Soeharto Layak Jadi Ibu Kota Negara
Redaktur & Reporter : Boy