jpnn.com, JAKARTA - Kemendagri bersama Pemprov Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat koordinasi di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan Petisah, Rabu (13/12).
Rakor bertujuan mendukung prioritas pembangunan nasional dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah serta upaya menyukseskan pelaksanaan pemilu, pilkada, serta PON XXI pada tahun 2024 di Sumut dan Aceh.
BACA JUGA: Kabid Propam Polda Riau Peringatkan Anggota soal Netralitas di Pemilu, Jangan Macam-Macam!
Plh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Togap Simangunsong mengatakan pada tahun 2024 Provinsi Sumut akan melaksanakan dua agenda besar, yakni pemilu dan PON ke XXI Aceh dan Sumatera Utara.
"Pemilu serentak pada tahun 2024 merupakan agenda demokrasi terbesar di Indonesia. Provinsi Sumatera Utara dan Aceh akan menjadi tuan rumah PON ke-XXI yang merupakan penyelenggaraan pertama kalinya dilaksanakan bersamaan di dua provinsi. Khusus bagi Sumatera Utara ini merupakan penyelenggaraan PON yang kedua kali setelah di tahun 1953," katanya.
BACA JUGA: Derasnya Sungai Gangsal Jadi Saksi Polisi Bertaruh Nyawa Demi Pemilu Damai
Togap juga menegaskan arahan terkait dengan persiapan dan pelaksanaan pemilu dan pilkada.
“Pemerintah pusat akan memperluas perannya, termasuk dalam persiapan pilkada untuk membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraannya,” ujar dia.
BACA JUGA: 183 Pati TNI Kena Mutasi, Pangdam dan Kapuspen Diganti, di Sini Selengkapnya
Togap mengatakan dukungan pemerintah pusat dalam berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye, percetakan dan distribusi logistik, hingga peran Linmas dalam menjaga ketertiban.
Netralitas ASN/PNS juga dijaga untuk memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan transparan.
“Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan PUM memberikan dukungan finansial dengan menjamin ketersediaan anggaran untuk pemilu presiden, wakil presiden, dan legislatif dari APBN,” kata Togap.
Dia menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, melibatkan TNI dan Polri dalam pengamanan, serta memastikan netralitas ASN.
“Keberhasilan pemilu dan pilkada tahun 2024 membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara, pengawas, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, partai politik, paslon dan caleg, media, serta masyarakat,” katanya.
“Indikator keberhasilan pemilu dan pilkada, termasuk kelancaran proses, partisipasi pemilih yang tinggi, ketiadaan konflik yang dapat merusak persatuan, dan kelancaran pemerintahan di tingkat pusat dan daerah,” sambungnya.
Togap menyoroti kabupaten/kota di Sumatera Utara yang tingkat kerawanannya tinggi, yaitu Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Nias Selatan.
“Tolong untuk kabupaten yang tingkat kerawanannya masih tinggi agar menjadi catatan Kesbangpolnya agar melakukan rapat Forkopimda untuk mengantisipasi hal ini,” katanya.
Rakor ini dihadiri langsung menpora yang diwakili Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Pj Gubernur Sumut Hassanudin, Ketua DPRD Sumut, pimpinan Forkopimda, Sekretaris Daerah Sumut, bupati dan wali kota, ketua KPU dan Bawaslu Sumut. (rhs/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... IKN dan Era Baru Pulau Kalimantan
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti