jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Sosial baru-baru ini mencanangkan program penghapusan lokalisasi. Targetnya, tidak ada lagi lokalisasi prostitusi di Indonesia tahun 2018 mendatang.
Karena itu, Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay merasa aneh dengar pernyataan Wali Kota Palangka Raya Riban Setia yang mendukung lokalisasi.
BACA JUGA: Musibah KM Rafelia II, Komisi V DPR Bilang Begini
"Kemensos punya direktorat khusus dalam memberdayakan komunitas tuna susila. Kemensos menyediakan modal dan juga melakukan pelatihan kerja. Modal yang diberikan bisa berbentuk usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama," ujar Daulay kepada JPNN, Minggu (6/3).
Menurut Daulay, daripada mendirikan lokalisai, Pemkot Palangka Raya sebaiknya bekerja sama dengan Kemensos untuk menjalankan program-program yang sudah dicanangkan tersebut. Dengan demikian mereka yang terpaksa terjun ke bisnis prostitusi, dapat keluar dengan terhormat.
BACA JUGA: Ireng Maulana Pernah Bekerja sebagai Penarik Bemo
Daulay meyakini hal tersebut, karena rasanya tidak mungkin ada orang yang tak bahagia menjalani kehidupan terhormat dan bermartabat.
"Faktanya, banyak yang masuk ke dalam bisnis haram itu karena faktor ekonomi. Kalau urusan ekonominya diselesaikan, tentu dengan mudah mereka bisa dikembalikan ke kehidupannya semula," ujar anggota fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Pengamat Sarankan Ical Tunda Munaslub Golkar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi Agama Tegaskan Tolak Lokalisasi Judi
Redaktur : Tim Redaksi