“Banyak yang meminta pemekaran wilayah agar dapat kucuran dana dari pusat
BACA JUGA: Agung : Sedihnya SBY, Wajarlah....
Padahal itu sangat menyedot APBN, karena pola anggaran pusat kan menyebar dari APBN ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan APBDBACA JUGA: Tahun Ini Direkrut 300 Ribu CPNS
Makanya, pemerintah harus segera moratorium pemekaran wilayahBACA JUGA: Oentarto Tantang KPK-Hari Sabarno
Dengan begitu, defisit anggaran yang terus membengkak dari tahun ke tahun secara perlahan dapat ditekan."Pemerintah juga boleh mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN) bila terjadi krisis yang sistemik dan luasHanya saja, batasan krisis tidak jelas, sehingga anggaran harus disusun dengan memperkecil pengaruh eksternalSejauh tidak ada batasan yang tegas mengenai krisis, maka perdebatan anggaran negara akan selalu politis," tegas Harry menambahkan.Di Indonesia, sebut Harry, yang terjadi justru sedikit berlainanAPBD baru sampai ke daerah setelah beberapa bulan anggaran berjalan"Kalau konsisten, maka semua kepala daerah bisa masuk penjaraMereka banyak menggunakan anggaran dulu tanpa dasar hukumIni karena uang datang terlambat dan pembahasannya pun lebih terlambat lagi," ujarnya.
Sementara itu Suharso melanjutkan, peranan Bank Indonesia (BI) juga harus diperkuat dalam mengontrol dan menekan inflasi, bukan sebaliknya mengambil keuntungan dari tingginya inflasiSaat ini BI memiliki PDB paling besar di Asia, namun tidak kuat dan stabil dibandingkan dengan bank sentral di negara lain"Peranan BI masih jauh dari harapanBI harus bebas dari intervensi politik apapunTetapi, hal ini masih sulit," ujar Suharso.
Dia berpendapat, perbaikan struktur ekonomi dengan menghemat penggunaan barang impor disertai dengan promosi produk dalam negeri harus digalakkan supaya pertumbuhan ekonomi tidak selalu tergantung pada harga bahan kebutuhan di pasar globalDi samping itu, prioritas alokasi anggaran pun harus didukung oleh komitmen bersama antara pemerintah dan parlemenSeorang anggota panitia anggaran dari satu fraksi di parlemen harus berkonsentrasi pada anggaran satu departemenDengan demikian semua bentuk kontrol dan pengawasan dari masyarakat bisa disampaikan kepada yang bersangkutan."Para pelobi yang terkait dengan departemen itu tak perlu melobi banyak orangTetapi, hanya orang yang memang berkonsentrasi di bidang itu dari masing-masing partai," jelasnya.
Juga dikatakan, pegawai di DPR seharusnya tidak berada di bawah Menteri PAN, seperti juga pegawai di MASecara konstitusi independen, tapi secara kepegawaian tidak independen.
Sementara itu, pembahasan anggaran dimulai tiga tahun sebelum dan selesai paling terlambat empat bulan sebelum tahun anggaran berjalanKetua Panitia Anggaran Parlemen diambil dari partai oposisi terbesarEmpat bulan sebelum tahun anggaran berakhir pertanggungjawaban pengeluaran keuangan pun sudah disusun dan akan selesai dievaluasi secara menyeluruh pada bulan Maret atau April tiap tahunnya.Pada kesempatan yang sama, Direktur Freiderich Nauman Stiftung (FNS) Rainer Heufers mengatakan, penyusunan anggaran negara harus terinci dan terbuka ke publikDalam anggaran Kementerian Luar Negeri Jerman, kata dia, anggaran untuk kurir yang mengurus pengiriman surat-surat dirinciData kenaikan gaji karyawan pun demikian sehingga tidak terlihat ada kejanggalan antara besarnya pendapatan dengan gaya hidup seseorang jika ditelitiHal itu berlaku terhadap 22 departemen di Jerman.(eyd)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Andi Mattalatta Pertahankan Dirjen AHU
Redaktur : Tim Redaksi