jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan Partai Demokrat telah berulang kali meminta agar pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Karena itu, dia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang akhirnya memperpanjang PPKM Level 4 dari 26 Juli hingga 2 Agustus nanti.
BACA JUGA: Pilkades di 18 Desa di Pariaman Terpaksa Ditunda, Bukan Karena COVID-19
"Langkah perpanjangan PPKM ini telah menunjukkan pemerintah mendengarkan suara rakyat, meski seharusnya dilakukan sejak awal pandemi."
"Langkah perpanjangan PPKM adalah solusi terbaik menyikapi angka infeksi COVID-19 yang tidak kunjung menurun signifikan," ujar Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/7).
BACA JUGA: Ada Pihak Memanfaatkan COVID-19 untuk Kepentingan Politik, Siapa?
Dia menilai kebijakan yang memprioritaskan sektor kesehatan patut didukung dan hal itu adalah sikap Partai Demokrat sejak awal Indonesia menghadapi pandemi COVID-19.
Menurut Syarief, partainya (PD) sejak awal berulang kali menyampaikan kepada pemerintah bahwa PKPM sebaiknya diperpanjang dan memprioritaskan sektor kesehatan.
BACA JUGA: Wapres Ingatkan Tanggung jawab MUI dalam Penanggulangan COVID-19
Selain itu juga menilai perlu realokasi anggaran infrastruktur untuk penanganan pandemi.
"Relokasi anggaran itu termasuk untuk insentif tenaga kesehatan, pelaksanaan vaksinasi, maupun bantuan sosial bagi warga serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," ucapnya.
Dia menilai manajemen penanganan pandemi harus dioptimalkan dari sisi pelaksanaan vaksinasi maupun penyaluran bantuan sosial.
Syarief mencontohkan data per tanggal 25 Juli 2021.
Jumlah warga yang telah mendapatkan vaksin tahap pertama baru 44,46 juta jiwa, sementara yang telah selesai vaksin kedua 17,9 juta jiwa.
"Ketika digaungkan itu baru 29,95 persen warga yang mendapatkan vaksin dari target 208,26 juta masyarakat Indonesia. Padahal kunci utama dalam mengakhiri pandemi adalah melakukan vaksinasi secepat dan sebanyak mungkin," katanya.
Syarief juga menyoroti penyerapan anggaran yang masih rendah hingga pertengahan Juli 2021.
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran kesehatan baru mencapai 25,2 persen atau Rp 54,1 triliun dari pagu Rp 214,95 triliun.
Selain itu, realisasi perlindungan sosial juga baru mencapai 43,8 persen atau Rp 82,22 triliun dari Rp 187,84 triliun yang dialokasikan.
"Bahkan realisasi untuk dukungan UMKM dan korporasi tercatat baru 32 persen atau Rp 51,53 triliun dari total Rp 161,2 triliun."
"Hal ini patut menjadi catatan karena pada tahun 2020, total realisasi anggaran penanganan pandemi hanya mencapai 83,4 persen," pungkas Syarief.(Antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang