BACA JUGA: KPK Diminta Awasi Proses Gedung Baru DPR
Sistem rekrutmennya tidak hanya ditangani satu instansi saja, melainkan dilaksanakan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Penerimaan pegawai untuk penegak hukum menjadi prioritas utama sebagai bentuk dukungan untuk pemberantasan korupsi
Ramli juga menambahkan bahwa kebijakan ini sudah dilakukan pembahasan bersama dengan KPK untuk membentuk panitia bersama rekrutmen CPNS tersebut."Jadi rekrutmennya ditangani bersama dan tidak ditangani satu instansi saja seperti yang terjadi selama ini," ucapnya.
Penanganan bersama ini, untuk menghindari anggapan kalau penerimaan CPNS di bidang hukum berjalan tertutup dan tidak transparan
BACA JUGA: Kalah Pilkada, Mantan Bupati Nisel Jadi Tersangka Suap
"Dengan rekrutmen yang transparan, diharapkan pegawai hukum yang dihasilkan benar-benar bisa menegakkan aturan hukum sehingga upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi bisa tercapai," tandasnyaBACA JUGA: DPR Ancam Gunakan Hak Interpelasi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ibas Lamar Aliya Rajasa, Keamanan Diperketat
Redaktur : Tim Redaksi