jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah masih menggodok rancangan gaji PNS yang ideal. Alasannya perbedaan antara PNS yang punya jabatan struktural dengan aparatur biasa hanya 1:4. Ini dirasakan tidak bisa memicu aparatur untuk bekerja optimal, karena selisihnya beda tipis.
"Pola gaji PNS yang berlaku hingga saat ini tidak bisa mendorong aparatur lebih profesional. PNS merasa, kerja bagus dan tidak selisihnya tipis," ungkap Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja kepada media ini, Minggu (16/11).
BACA JUGA: Ical Ketum Kembali Dinilai Lengkapi Kegagalan Golkar
Dalam rancangan sistem penggajian PNS, pemerintah memberlakukan pola 1: 9, 1:12, dan 1: 14. Semua rancangan ini tergantung kemampuan anggaran negara. "Dengan selisih yang cukup besar antara PNS golongan I, II, III, dan IV, akan membuat sistem kerja lebih profesional. Semakin tinggi golongan dan ada jabatannya, beban kerja serta tanggung jawabnya semakin besar. Itu sebabnya gajinya juga semakin besar," bebernya.
Setiawan menambahkan, idealnya gaji PNS golongan terendah (golongan 1a) setara upah minimum provinsi (UMP). Misalnya Provinsi DKI Jakarta, UMP Rp 2,75 juta maka PNS golongan 1a di instansinya Rp 2,75 juta juga.
BACA JUGA: IPW Desak Menkopolhukam Larang Brimob Berseragam Loreng Militer
"Kenapa harus setara UMP? Karena gaji aparatur kita sesuaikan dengan biaya kemahalan. Semakin tinggi biaya hidup di suatu daerah, maka gaji PNS-nya mengikuti juga," terangnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Pengamat Beberkan Penyebab Golkar Dipimpin Ical Tidak Sehat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Petinggi PDIP Desak Jokowi Pecat Tiga Menteri Ini
Redaktur : Tim Redaksi