BACA JUGA: PLN Gelar Pameran Listrik
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, PMN yang akan diusulkan pemerintah tersebut lebih difokuskan kepada infrastruktur dan peningkatan perekonomian Usaha Kecil Menengah (UKM)."Kami merencanakan memberi penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2 Triliun di LPEI, PT PII sebesar Rp1 triliun, PT SMI sebesar Rp1,8 triliun, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar Rp1,8 triliun dan dana bergulir pengadaan tanah melalui BPJT Rp2,3 Triliun," jelas Agus Martowardojo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (25/8)
PMN untuk PT Pembiayaan Eksport Indonesia (PEI), dijelaskan Agus bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan eksport dalam rangka menunjang eksport nasional
BACA JUGA: Pertamina Habiskan Rp 3 Miliar
PMN untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), diharapkan dapat memberikan penjaminan kepada Bank Swasta sehingga bisa bekerjasama dengan Pemerintah guna membangun sarana infrastruktur.Sementara PMN untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp1,8 Triliun diharapkan dapat memberi ruang ruang gerak perseroan dalam pembiayaan infrastruktur dan pengembangan Public Private Partnership (PPP) menjadi lebih fleksibel.
"Dari PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (KUR), tambahan Rp1,8 triliun kita ingin mendukung revitalisasi program KUR dan meningkatkan kapasitas perusahaan
Saat ini kata Agus, jumlah mikro usaha menengah di Indonesia telah melibatkan 51,3 juta pelaku usaha
BACA JUGA: Menaikkan Harga Gas Bukan Cara Atasi Disparitas
Dengan adanya PMN diharapkan bisa membuka akses permodalan dan pemasaranSehingga nantinya bisa meningkatkan secara signifikan jumlah penerima fasilitas KUR yang saat ini tercatat sebanyak 2,3 juta orang.Sedangkan PMN sebesar Rp2,3 triliun untuk dana bergulir pengadaan pembebasan tanah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dikatakan Agus bertujuan untuk mempercapat pembangunan jalan tol, menyelesaian program target infrastruktur pemerintah dan tersedianya dana untuk ganti rugi pembebasan lahan untuk jalan tol.
"Inilah proposal yang kami sampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuanKarena anggaran ini diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur dan perekonomian masyarakat," katanya.
Menanggapi proposal pengajuan PMN ini, ditanggapi banyak kritikan dari kalangan anggota dewanPemerintah dinilai tidak siap mengajukan PMN karena tidak menyampaikan secara khusus program kerja masing-masing perusahaan saat dibahas bersama DPRPolitisi dari Partai Gerindra, Dr Sumaryati Aryoso mengatakan, bahwa pengajuan PMN oleh Pemerintah kali ini dinilai sangat terlambat untuk dibahas.
"Jumlahnya sangat besar bagi banyak perusahaan, sementara saat ini sudah akan memasuki bulan SeptemberApakah nantinya akan terserap di 2010? Kita juga harusnya dapat jaminan, dengan PMN sebesar ini nantinya apa yang akan didapatkan masyarakatKarena buktinya, banyak proyek pembangunan jalan yang penyelesaian proyeknya memprihatinkan," kata Sumaryati.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia Harus Miliki OJK
Redaktur : Tim Redaksi