Menaikkan Harga Gas Bukan Cara Atasi Disparitas

JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Ade Komaruddin, menyatakan bahwa pihaknya menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga jual gas kemasan 3 kilogramAde menegaskan, kalaupun pemerintah beralasan kenaikan itu untuk mengurangi penyelewengan akibat kesenjangan (disparitas) harga gas 3 kg dengan gas kemasan 12 Kg, tetap saja hal itu semakin menambah berat beban masyarakat miskin.

Ade yang ditemui di sela-sela buka puasa bersama di kediaman sesepuh Golkar yang juga tokoh pendiri Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Suhardiman, Selasa (24/8) petang, menyatakan, penyimpangan seharusnya ditindak tegas

BACA JUGA: Indonesia Harus Miliki OJK

"Saya kurang sependapat kalau untuk mengurangi penyelewengan lantas harga gasnya yang dinaikkanLebih baik yang dihukum adalah pengoplosnya, bukan malah menambah beban masyarakat," ucap Ade.

Menurut politisi muda Golkar ini, seharusnya pengoplos gas diproses hukum layaknya teroris

BACA JUGA: Menkeu Kejar Potensi Kehilangan Pajak

Sebab, para pengoplos juga telah menyebarkan teror di tengah masyarakat"Ini penting dilakukan, karena dua-duanya sama-sama bisa berakibat menghilangkan nyawa orang," cetusnya

BACA JUGA: Waspadai Inflasi Agustus 2010

Diberitakan sebelumnya, Presiden SBY menyatakan bahwa harga gas kemasan 3 kg dan 12 kg perlu disesuaikanTujuannya, untuk menghilangkan disparitas (kesenjangan) antara harga jual gasSebab, disparitas itulah yang diangap sebagai pemicu praktek pengoplosan ilegal

Namun Golkar menganggap langkah pemerintah itu sebagai tindakan yang tidak adil"Kalau pemerintah menaikkan harga elpiji tiga kilogram, berarti pemerintah cari mudahnya saja tanpa memperhitungkan beban tambahan rakyat kecil," tandasnya.

Lebih lanjut Ade menambahkan, kalaupun masyarakat kecil akan diberi kompensasi terkait kenaikan harga gas, maka hal itu harus dilakukan dengan persiapan matang"Kalaupun secara teori dikatakan tidak ada masalah, tetapi dalam praktek tetap akan sulit dilakukan," tandasnya.

Karenanya Ade menyarankan, untuk mengatasi disparitas itu lebih baik harga gas kemasan 12 kg yang diturunkan ketimbang gas 3 kg yang dinaikkan"Biaya subsidinya dapat diambil dari keuntungan konversi sebesar Rp 5 triliunKita juga usulkan, untuk elpiji 3 kilogram pengawasannya ditingkatkan dan distribusinya diperketat," pungkasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Minta Pemerintah Evaluasi Transfer Dana ke Daerah