jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, pemerintah tidak akan mengabaikan kelanjutan reformasi ekonomi di tengah gebyar pesta demokrasi pada 2019.
Janji tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan ekonomi yang setia pada lima pilar seperti yang telah dikerjakan dalam empat tahun terakhir.
BACA JUGA: OJK: Fundamental Ekonomi Masih Terjaga
Erani menyampaikannya saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk Hambatan, Tantangan dan Prospek Ekonomi Indonesia yang dihelat Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAAPPMI) bekerja sama dengan DEMPOL Institute di Hongkong Cafe, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).
Erani memaparkan, lima prinsip tersebut adalah kerangka makroekonomi yang memayungi seluruh aktivitas ekonomi, keadilan, pembangunan yang berkelanjutan, kemandirian, dan tata kelola pembangunan.
BACA JUGA: Menakar Geliat Pertumbuhan Ekonomi Jokowi
“Data menunjukkan pada 2016 hingga semester pertama tahun ini pemerintah berhasil membalikkan tren pertumbuhan ekonomi yang kian lemah yang telah terjadi sejak 2012 yang dibarengi dengan peningkatan kualitas pertumbuhan melalui penurunan angka kemiskinan dan indikator ketimpangan,” kata Erani.
Erani memperkirakan jumlah peserta BPJS Kesehatan sudah mencakup 90 persen dari total penduduk Indonesia pada akhir tahun mendatang.
BACA JUGA: Kaltim Genjot Pertumbuhan Ekonomi via Industri Pariwisata
“Dari sisi fiskal, pemerintah juga telah menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) ke Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan,” imbuh Erani.
Erani menjelaskan, tantangan ekonomi Indonesia ke depan adalah pembangunan kualitas SDM, desain kelembagaan yang solid, konsistensi dan harmonisasi kebijakan, serta komitmen keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.
“Kita harus outward looking. Komoditas yang punya nilai tambah harus diatur dengan baik,” tutur Erani.
Di tempat yang sama, Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir isu ekonomi sudah menjadi bagian penting dari perhatian masyarakat yang berpengaruh kepada tingkat kepuasan terhadap pemerintah.
Dia menyebut persepsi masyarakat dan lingkungan bisnis masih belum seutuhnya positif dalam memandang kebijakan-kebijakan utama pemerintah.
Misalnya, pembangunan infrastruktur, sertifikasi tanah, dan BPJS Kesehatan.
“Sejak mei 2017 sudah tidak ada lagi paket kebijakan ekonomi yang baru. Presiden dalam 1,5 tahun terakhir banyak terfokus pada agenda politik,” kata Yose.
Koordinator Presidium FAA PPMI Agung Sedayu menuturkan, selain implementasi kebijakan, mekanisme pengawasan juga harus diperkuat.
Banyak peraturan tanpa pengawasan implementasi akan menyebabkan disinformasi publik,” kata Agung. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Ketiga Diprediksi Lebih Tinggi
Redaktur : Tim Redaksi