jpnn.com - JAKARTA - Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta Ali Munhanif menyatakan, pemerintah belum memiliki kebijakan jangka panjang untuk menangkal agar generasi muda tidak terjebak dalam radikalisme. Ali mengaku menyesalkan hal itu.
"Dalam konteks penyebaran paham-paham radikal, respon kita terhadap fenomena ini sebenarnya fluktualif. Itu yang saya sesalkan dari berbagai kebijakan pemerintah yang seringkali tiba-tiba menjadi paranoid tentang suatu hal, tapi untuk jangka waktu yang cukup lama, dia diam," kata Ali dalam diskusi "Mengapa blokir situs online?" di Menteng, Jakarta, Sabtu (4/4).
BACA JUGA: Desak Prioritaskan Honorer K2 di Daerah Terpencil jadi CPNS
Ali menyarankan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak perlu fokus pada kebijakan operasional terkait radikalisme. Sebab, hal itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang produktif.
Menurut Ali, penindakan sebaiknya diserahkan kepada polisi dan Densus 88. "BNPT ada baiknya punya semacam strategi yang terprogram, memberikan masukan, dan harus canggih," ucapnya.
BACA JUGA: Jokowi Dicap Belum Serius Tangani Masalah Cyber
Dengan begitu, Ali menambahkan, apabila ada program-program atau kampanye yang disampaikan di ruang publik untuk mengajarkan kekerasan bisa segera dihindari.
"Apabila ada ruang publik yang kira-kira disusupi oleh program-program atau kampanye kekerasan, mengajak kebencian dan seterusnya, itu bisa dengan cepat dihindari," tandasnya. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Kemenkopolhukam: Bukan karena Like and Dislike
BACA ARTIKEL LAINNYA... Uang Muka Mobil Pejabat Terlalu Fantastis
Redaktur : Tim Redaksi