jpnn.com, JAKARTA - Pembiayaan infrastruktur berbasis ekuitas menjadi andalan pemerintah.
Sebab, pembangunan proyek infrastruktur tak dapat dilakukan secara masif bila hanya mengandalkan dana APBN.
BACA JUGA: Investasi dengan Dana Haji Diributkan, Kagak Malu Ketinggalan dari Malaysia?
Pada kuartal ketiga ini, Kementerian PPN/Bappenas menargetkan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) mampu mencapai Rp 10 triliun.
Dana tersebut akan diprioritaskan untuk tiga sektor, yakni energi, bandar udara, dan jalan tol.
BACA JUGA: Libatkan Swasta demi Mempercepat Pemindahan Ibu Kota
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan, skema PINA serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (public-private partnerships) mampu memenuhi kebutuhan anggaran proyek.
Langkah itu sekaligus memperkuat ekuitas BUMN tanpa penyertaan modal negara.
BACA JUGA: Kajian Pemindahan Ibu Kota Tuntas Akhir 2017
Ketiga proyek yang akan dibiayai dengan creative financing adalah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, dengan total nilai proyek Rp 2,1 triliun.
Sebagian dana dipenuhi dengan penerbitan reksadana penyertaan terbatas (RDPT) senilai Rp 950 miliar.
Sementara itu, PT Waskita Toll Road berencana melepas sebagian kepemilikan di sembilan ruas jalan tol senilai Rp 8 triliun.
Divestasi dibantu PT Danareksa Securities, PT CIMB Securities, PT BNI Securities, serta pihak lain seperti LMAN, PT PII, dan BNI.
Selain itu, PT PP Energi berencana membangun proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2x200 mw di Meulaboh dengan kebutuhan dana Rp 7,1 triliun.
Sebagian pendanaannya diperoleh melalui penerbitan perpetuity notes dan RDPT senilai Rp 1 triliun.
”Total nilai investasi ketiga proyek mencapai sekitar Rp 79 triliun,” terang Bambang.
Untuk meningkatkan pembiayaan proyek infrastruktur melalui creative financing, pemerintah telah membentuk PINA Center.
Lembaga itu bertugas membantu pemilik proyek menghilangkan hambatan (debottlenecking).
”Tujuannya, mempercepat financial closing,” tegas Bambang.
Ada beberapa instrumen creative financing untuk mempercepat proyek infrastruktur.
Antara lain, RDPT infrastruktur, perpetuity notes, IDR global bonds, dan infrastructure project bonds.
Perpetuity notes adalah surat berharga tanpa masa pelunasan dan pembayaran kuponnya dilakukan secara periodik untuk selamanya.
”Kami mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung terciptanya instrumen baru pembiayaan infrastruktur seperti perpetuity notes,” imbuh Bambang. (ken/c25/noe)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kerek Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Andalkan Surat Utang
Redaktur & Reporter : Ragil