Pasal yang diujikan tersebut berbunyi, "Jangka waktu pencegahan paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan."
"Anak kalimat yang berbunyi, dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan bertentangan dengan asas negara hukum, kepastian hukum dan keadilan, serta hak dan kebebasan setiap orang untuk meninggalkan wilayah negara RI kapan saja mereka mau, dan bebas untuk kembali," kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/9).
Karena itu, Yusril meminta MK agar membatalkan anak kalimat Pasal 97 ayat 1 itu dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatDikatakan Yusril, dalam sebuah negara hukum, tidak boleh ada norma Undang-Undang yang memberi peluang kepada penyelenggara negara untuk bertindak sewenang-wenang, melanggar hak-hak dan kebebesan konstitusional warganegara yang diberikan oleh UUD 1945.
Menurut mantan Menteri Hukum dan HAM ini, Pasal 97 itu memberi peluang kepada aparat pemerintah seperti Menkumham, Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Ketua KPK dan Kapolri untuk mencegah seseorang seumur hidup, sepanjang mereka memperpanjangnya setiap enam bulan bulan sekali
BACA JUGA: Rosa Diperiksa KPK untuk Kasus Istri Nazaruddin
"Ini adalah kecerobohan Pemerintahan SBY dan DPR RI sekarang dalam membuat undang-undang, yang isinya terang-terangan bertentangan dengan UUD 1945," ujar Yusril.Yusril menganggap bahwa perlawanannya ke MK merupakan bagian dari perlawanannya terhadap Kejaksaan Agung yang selama ini telah bertindak sewenang-wenang terhadap dirinya
Sementara pemeriksaan kasusnya terkatung-katung sekian lama, setelah Mahkamah Agung membebaskan Romli Atmasasmita, yang didakwa melakukan korupsi, sementara Yusril dianggap mengetahui, membiarkan dan memberi kesempatan kepada Romli yang menjadi Dirjen ketika Yusril jadi Menteri Kehakiman dan HAM
BACA JUGA: Gayus Lumbuun Dicurigai untuk Selamatkan Kolega
"Kalau Romli tidak terbukti melakukan korupsi, maka pengetahuan apa yang saya miliki, pembiaran apa serta kesempatan apa yang saya berikan kepada Romi, tanya Yusril
Mestinya kata Yusril, kasus ini sudah lama di SP3, namun Kejaksaan Agung masih saja mencari-cari alasan sehingga nasibnya tak jelas termasuk terus dicekal ke luar negeri
BACA JUGA: Hatta Radjasa Jabat Tiga Posisi Menteri Sekaligus
Sementara, Kejagung lanjut dia, tetap saja tidak mau memanggil dan memeriksa SBY dan Megawati yang mengetauhi kasusnya"Padahal MK sudah memutuskan wajibnya Kejagung memanggil dan meminta keterangan presiden dan mantan presiden tersebut," tandasnya(kyd/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Apresiasi Usulan Pertemukan SBY, Ketua MK dan Kapolri
Redaktur : Tim Redaksi