JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Effendy Choirie menilai pemerintah Indonesia sejak jaman Presiden Megawati memang tak pernah mau serius menuntaskan persoalan di PapuaMenurutnya, persoalan Papua tidak bisa diselesaikan secara parsial, namun harus menyeluruh.
“Dalam UU Otsus Papua (UU Nomor 21 Tahun 2001) seharusnya diberikan kepada mereka itu kekayaan berapa, perempuan dihormati seperti apa, pelanggaran HAM yang dulu-dulu mau diapakan, serta pendidikan Papua harus dikemanakan
BACA JUGA: Remehkan Masalah Papua, Pemerintah Mengecewakan
Intinya, UU Otsus Papua bicara semua hal tentang PapuaBACA JUGA: Segera Selesaikan Kisruh Papua
Sayangnya, kata dia, adalah inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan UU Otsus. “Setelah UU itu mulai Ibu Mega tidak mau menjalankan karena tidak ada Peraturan Pemerintahnya dan sampai sekarang (era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) juga tidak ada Peraturan Pemerintahnya,” tuding politisi yang karib disapa dengan panggilan Gus Choi itu.
“Menurut saya, mulai zaman Mega hingga SBY memang tidak mau melaksanakan Undang-undang Otsus
BACA JUGA: Logistik Pilgub Papua Barat Mulai Didistribusi
Rakyat menunggu bagaimana pelaksanaan tapi tidak pernah terwujud secara komprehenstif,” ucapnyaPadahal, kata dia, jika pemerintah memang mau menyelesaikan masalah Papua secara komprehensif maka laksanakan saja UU Otsus secara konsisten
Sedangkan Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq menegaskan, pemerintah harus punya road map penyelesaian kasus Papua“Satu hal yang harus diubah adalah paradigma separatisme di PapuaMemang ada, tapi kalau menurut saya separatisme itu dipandang karena reaksi dari kondisi yang ada disana,” katanya.
“Sepanjang kondisi yang tidak diharapkan masyarakat bisa diselesaikan, maka aksi separatisme bisa diselesaikan,” katanya
Menurut dia, cara pandang Papua yang berpotensi separatisme harus diubah “Kalau tidak, negara terjebak pendekatan keamanan sehingga pemerintah ragu untuk melakukan pendekatan kesejahteraanKarena, nanti ada pemikiran, semakin kaya, kuat rakyat Papua, jadi bahan bakar baru separatismePadahal, cara pandang ini berbahaya,” tegasnya(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Resmi Minta PT Naik Menjadi 4 Persen
Redaktur : Tim Redaksi