Pemilihan Bupati 2020 Mendatang Butuh Dana Rp 80 Miliar

Selasa, 30 Juli 2019 – 23:54 WIB
Pilkada Serentak 2018. Foto: JPG

jpnn.com, GRESIK - Pelaksanaan Pilkada Gresik Jatim pada 2020 membutuhkan anggaran cukup besar. Dari perkiraan sementara, suksesi untuk memilih pasangan bupati-Wabup itu membutuhkan dana Rp 80 miliar. Namun, kebutuhan anggaran tersebut fluktuatif. Masih menunggu pembahasan bersama.

''Pos anggaran untuk pilkada sudah pasti dialokasikan. Tinggal pengajuan dari seluruh instansi yang terlibat,'' kata Wakil Ketua DPRD Gresik M. Syafi' A.M.

BACA JUGA: KPU Ajukan Anggaran Pilkada 2020 Rp 40 Miliar

BACA JUGA : Galih Ginanjar Kirim Surat untuk Fairuz, Begini Isinya...

Badan anggaran (banggar) DPRD maupun tim anggaran (timgar) pemkab juga sudah menyiapkan beberapa alternatif. Bisa dialokasikan multiyears dalam PAK APBD 2019. Bisa juga dianggarkan untuk APBD 2020.

BACA JUGA: Jangan Biarkan Capres Galang Dana dari Cukong

Sejumlah instansi yang terlibat dalam Pilkada 2020 sudah mengajukan usul kebutuhan anggaran kepada pemkab.

KPU, misalnya, mengajukan kebutuhan dana untuk pilbup sekitar Rp 45 miliar. Anggaran itu digunakan untuk honorarium lembaga ad hoc seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan, hingga panitia di tiap TPS.

BACA JUGA: Anggaran Pilkada di Daerah Ini Dicicil

''Juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya,'' kata Ketua KPU Gresik Akhmad Roni.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik juga mengajukan usul anggaran. Estimasi awal, kebutuhannya mencapai Rp 16 miliar.

BACA JUGA : Lihat, Semua Tegang saat Jokowi Bicara soal Tobasa, Enggak Mulai? Ganti!

Seperti KPU, pengeluaran terbesar dana pilbup di jajaran Bawaslu juga diperuntukkan honor pengawas ad hoc di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan. Selain itu, dalam pilbup, Bawaslu akan merekrut panitia TPS (PTPS).

''Yang juga butuh dana besar adalah bimbingan teknis dan sosialisasi. Sebab, regulasi pilkada berbeda dengan Pemilu 2019,'' ujar Ketua Bawaslu Gresik Imron Rosyadi.

Selain KPU dan Bawaslu, ada sejumlah lembaga yang bakal terlibat dalam perhelatan pilbup mendatang. Mulai TNI, Polri, hingga desk pilkada kabupaten. Instansi-instansi itu juga mengajukan anggaran. (ris/c19/hud/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Pengamanan Pilkada Baru Terpenuhi 20 Persen


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler