jpnn.com - JAKARTA - Seluruh partai politik (parpol) dihimbau untuk mulai mengubah kulturnya dari sekarang. Pasalnya, mulai tahun 2019, pemilu legislatif dan presiden akan digelar serentak.
Menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti pemilu serentak akan menghapus koalisi instan yang muncul selama ini. Partai-partai akan dipaksa untuk membentuk koalisi yang sifatnya lebih permanen.
BACA JUGA: Hakim MK Banyak Agenda, Vonis UU Pipres Terunda-Tunda
"Putusan MK harusnya mengajarkan politisi untuk mengubah kultur politik. Pasca 2014, parpol harus mulai pikirkan koalisi yang lebih kuat. Mereka sudah harus memikirkan siapa yang bisa menjadi teman dalam membangun pemerintahan kedepannya," kata Ray dalam diskusi Redsbons bertajuk 'Mahalnya Ongkos Nyapres' di Cikini, Jakarta, Sabtu (25/1).
Selain itu kultur dalam menentukan calon presiden juga harus diubah. Menurut Ray, dengan adanya pemilu serentak maka partai tidak bisa lagi sembarangan memilih capres.
BACA JUGA: KY Ingatkan MK Harus Jelaskan Keterlambatan
Dalam pemilu serentak, lanjut Ray, sangat sulit untuk memisahkan calon presiden dengan partai pengusungnya. Karenanya jika calon presiden yang diusung tidak berkualitas, maka otomatis perolehan suara legislatif akan jeblok.
"Tidak ada lagi yang namanya capres harus ketua umum. Mekanisme seperti konvensi lebih menjadi pilihan," imbuh pria yang kerap berpeci hitam ini.
BACA JUGA: Wakapolri Usulkan SIM dan TNKB Digarap BUMN
Ditegaskan Ray, parpol tidak punya pilihan selain melakukan perubahan ini. Bagi yang ngotot menerapkan cara-cara usang maka dipastikan habis pada pemilu 2019.
"Kalau Anda melawan kultur ini pasti akan ketinggalan," tegasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Hal Pemicu Mahalnya Ongkos Politik
Redaktur : Tim Redaksi