BACA JUGA: Muchdi Bentak Janda Munir
Padahal akibat dari penjualan aset tersebut sesungguhnya kita rugi kepentingan rakyat terganggu," kata Pengamat politik ekonomi Universitas Indonesia (UI) Andrinof, dalam sebuah diskusi di press room DPR, Senayan Jakarta, Selasa (9/8).Tradisi pemerintahan yang malas dan suka menjual itu, lanjut Andrinof, harus dihentikan
Secara kontiniu, lanjut dia, negara-negara asing melalui berbagai kelembagaannya selalu mempengaruhi proses penyusunan UU sesuai dengan kepentingan negaranya.Sementara kepentingan rakyat relatif tidak ada yang mengawal ketika proses berlangsung
BACA JUGA: Gempa 5,6 Skala Richter di Bengkulu
"DPR yang kita harapkan mampu berperan sebagai corong aspirasi rakyat ternyata sangat mengecewakan karena dalam prakteknya lebih banyak membela kepentingan asing," kata Andrinof.Di tempat yang sama, anggota Komisi VI DPR Hasto menjelaskan bahwa kemalasan pemerintahan dalam mengelola aset sebagai akibat dari ketidaksiapan bangsa ini untuk mandiri.Fakta tersebut merupakan sebuah proses kemerosotan kedaulatan rakyat dan bergeser ke liberalisasi yang dikawal oleh asing, kata Hasto.Demikian juga halnya dengan susunan menteri-menteri ekonomi kabinet sekarang
BACA JUGA: Kasus Flu Burung Terus Menurun
Ini sekaligus juga fakta dari kegagalan pemerintah dalam mengelola negara." (Fas)BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemudik Bermotor Dominasi Laka Lantas
Redaktur : Tim Redaksi