Pemimpin Kuat Tergantung Figur

JAKARTA – Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin, menegaskan dari perspektif konstitusi dan hukum tata negara, posisi presiden sesungguhnya sudah teramat kuatDPR tidak bisa lagi melakukan impeachment terhadap pemerintah seenaknya

BACA JUGA: BKN Luncurkan CAT

Karena mekanisme yang mengatur sangat rumit dan berbelit.

“Yang belum terjadi pasca reformasi adalah pemilu telah gagal memilih presiden yang kuat dan lemahnya management pemerintahanUntuk kasus ini, pemerintahan SBY-JK sepertinya mengalami nasib serupa,” kata Irman Putra Sidin di press room DPR, Senayan Jakarta, Jumat (27/3).

Soal mewujudkan pemerintahan yang kuat, lanjut Irman, saat ini sesungguhnya tidak lagi terletak pada konstitusi atau koalisi partai politik pendukung di parlemen

BACA JUGA: Situ Gintung Jebol, 63 Orang Tewas

“Tidak benar sebuah koalisi lalu akan menghasilkan pemerintahan yang kuatItu tidak ada dalam teori politik dan hukum tata negara,” tegasnya.

Dimana pun negara demokrasi di dunia, koalisi itu hanya sebatas mengantar capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum

BACA JUGA: Kuat Tidaknya Pemerintahan Tergantung Presidennya

Setelah itu secara de fakto koalisi tidak bisa dijadikan jaminan partai pendukung akan konsisten mendukung pemerintahan“Omong kosong itu, jika koalisi dikait-kaitkan dengan pemerintah yang kuat,” kata Irman.

Dia menegaskan, satu partai saja lebih sering berantam ketimbang akurnya, lalu bagaimana mungkin sebuah partai mendukung pemerintahan kuat sementara presidennya bukan kader partai bersangkutandalam perspektif politik, koalisi itu hanya sampai pada terbentuknya pemerintahan baruSetelah itu, ya, bubar, imbuh Irman Putra Sidin lagi.

Dia mengakui, sebuah pemerintahan perlu dukungan parlemenTapi dukungan parlemen itu bukan segala-galanya“Dukungan DPR sebagai atmosfir politik, ya, diperlukanTapi tidak ada kaitannya dengan jalan atau tidaknya pemerintahanJika RAPBN ditolak oleh DPR, presiden sesuai dengan UUD 45 bisa memberlakukan APBNtahun sebelumnya.”

Irman mencontohkan fenomena pilkada di beberapa daerah yang dimenangkan oleh calon independen yang secara de facto tidak didukung oleh DPRDPemerintahan tetap jalan bahkan realisasi perubahan cendrung lebih baik ketimbang daerah yang bupati atau walikotanya berasal dari partai.

Jadi kuatnya pemerintahan, kata Irman kembali menegaskan, saat ini tidak lagi terletak pada konstitusi, koalisi atau soal sistem Tapi lebih kepada orangnya(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Koalisi Parpol Bakal Dibuyarkan Hasil Quick Count