jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyadari bakal dilakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI.
Revisi aturan itu dilakukan menyusul rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
BACA JUGA: Bertemu Jokowi, Ridwan Kamil Minta Perencanaan Ibu Kota Baru Dikaji Ulang
BACA JUGA : Fadli Zon Khawatir Pindah Ibu Kota Seperti Nasib Mobil Esemka
Hanya saja, ucap Tjahjo, revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, rencana pemindahan ibu kota baru diumumkan Jokowi.
BACA JUGA: Pemindahan Ibu Kota Bikin Rakyat Makin Sejahtera
"Nanti, baru aja diumumkan, masih panjang," kata
Lagi pula, kata Tjahjo, pemerintah juga perlu mendengar pendapat DPR atas kemungkinan revisi UU Nomor 29 Tahun 2007. Setelah pendapat didengarkan, pemerintah pusat segera mengajukan draf revisi ke DPR.
BACA JUGA: Yakin Pemindahan Ibu Kota Tuntas sebelum Masa Jabatan Jokowi Berakhir
"Nanti dilihat apa yang versi DPR mau minta revisi, pemerintah memfollow up begitu saja," terang dia.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan usulan revisi terhadap Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI ke Kemendagri.
BACA JUGA : Saran Setya Novanto untuk Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota
Plt Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik menuturkan, Anies mengajukan usulan revisi UU itu sejak tiga bulan lalu. Namun, jajaran Kemendagri menolak usulan revisi karena pemerintah pusat belum berencana memindahkan ibu kota.
"Jadi kami katakan, tolong fungsi-fungsi ibu kota dihilangkan lagi dalam revisi UU Nomor 29 itu. Itu sudah diperbaiki oleh Pak Anies, dan sudah kembali ke kami lagi, ini lagi kami bahas," ujar Akmal di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/8). (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lihat, Warga Dayak Paser Gelar Ritual Adat Dukung Pemindahan Ibu Kota
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan