jpnn.com, AMSTERDAM - KBRI Den Haag didukung Diaspora Indonesia Task Force Livable Cities di Belanda mengelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai pemindahan ibu kota di Delft, Senin (2/12). Forum ini menghadirkan pembicara terkemuka dari Belanda dan juga paparan dari Indonesia dan Amerika Serikat melalui Skype.
Fungsi Ekonomi KBRI Den Haag Noorman Effendi dalam keterangan yang diterima Antara, Rabu (4/12) menyebutkan, diskusi diikuti sekitar 60 peserta yang dengan antusias mengikuti paparan yang mengupas berbagai perspektif mengenai rencana pemindahan ibu kota tersebut.
BACA JUGA: Pemerintah Prioritaskan Omnibus Law dan RUU Pemindahan Ibu Kota
Dubes Indonesia I Gusti A Wesaka Puja menyampaikan harapan dengan adanya berbagai masukan terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara, mengingat banyaknya pengalaman dan juga ekspertis di Belanda termasuk diaspora, di bidang isu tata kota, kota pintar dan berkelanjutan.
Ia juga menyampaikan berbagai potensi kerja sama, termasuk investasi pengembangan tata kota di berbagai bidang pembangunan infrastruktur di wilayah Ibu Kota Negara baru bagi pengusaha Belanda .
BACA JUGA: Rapat Kerja DPD RI - Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Negara Wujud pemerataan dan Keadilan Ekonomi
Di antara pembicara, hadir Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Kementerian PUPR, Ir. Imam Santoso Ernawi yang menyoroti tentang aspek perencanaan kebutuhan lahan.
Imam Santoso Ernawi menjelaskan tentang visi pembangunan Ibu Kota Negara mengedepankan identitas nasional, dan direncanakan akan dibangun sebagai kota yang pintar, hijau, indah dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Jadi Perhatian Serius dalam Strategi Epson ke Depan
Selain itu ia juga menyampaikan penghargaan kepada KBRI Den Haag yang memelopori sosialisasi mengenai pemindahan Ibu Kota Negara kepada publik di luar Indonesia, termasuk instansi pemerintah, kalangan bisnis, diaspora, maupun pelajar di Belanda.
Daliana Suryawinata, arsitek sekaligus salah satu juri Sayembara Desain Ibu Kota Baru menyampaikan berbagai aspek yang menjadi pertimbangan pada penjurian Sayembara Desain Ibu Kota Baru, termasuk pentingnya membangun kota yang inklusif.
Sementara itu, Wiwi Tjiook dari IDN Livable Cities dan Marcia van de Vlugt, ahli Spatial Planning dari Kementerian Dalam Negeri Belanda, menyoroti berbagai aspek yang dapat dipelajari dari Belanda, seperti pentingnya menggunakan pendekatan terpadu, pemahaman kondisi lansekap, perencanaan mencakup visi jangka panjang pengembangan kota serta pentingnya mempertimbangkan aspek adaptasi iklim dalam rencana pembangunan kota.
Selain aspek tata kota dan lingkungan, perspektif budaya dan keragaman juga menjadi sorotan pembahasan FGD. Emilius Sudirjo, dari Forum Intelektual Dayak Nasional, menekankan pentingnya perhatian bagi kemajuan masyarakat setempat dan juga mengakomodir budaya lokal. Dengan demikian, Ibu Kota Negara baru akan menjadi rumah bersama baik bagi pendatang maupun warga setempat.
FGD menghadirkan ahli Indonesia dari Universitas Leiden, Prof. David E.F. Henley dan Dr. Deden Rukmana dari Alabama A&M University yang memaparkan pandangan dan perspektif dari rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Prof. Henley mengupas mengenai sejarah ibu kota dari masa Hindia Belanda hingga kondisi Jakarta di tahun 2019.
Selain itu dosen Studi Kontemporer Indonesia memberikan gambaran agar pemindahan ibu kota juga harus disertai dengan pertimbangan termasuk pemikiran mengenai dampak negatif yang mungkin timbul, dengan belajar dari pengalaman sejumlah negara yang memindahkan ibu kota. Sementara Dr. Deden Rukmana menyoroti transformasi Jakarta dan berpandangan bahwa relokasi Ibu Kota Negara hendaknya dirancang dengan matang agar membuka kesempatan yang luas bagi "nation building" dan terlaksananya pembangunan berkelanjutan.
Seluruh peserta tampak antusias mengikuti paparan dari seluruh narasumber dan pada sesi tanya jawab diskusi berkembang antara lain seputar masa depan Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara, pertimbangan fasilitas yang ramah lingkungan dan ramah bagi kaum difabel, serta pandangan masyarakat Dayak lebih jauh mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara.
Diskusi yang dilatarbelakangi oleh rencana Pemerintah RI untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Pemerintah mencanangkan dimulainya pembangunan ibu kota pada tahun 2020.
Sebagai tahap awal rencana pemindahan Ibu Kota Negara, saat ini berlangsung sayembara desain ibu kota. Panitia sayembara menerima 292 desain dan pemenag desain diharapkan akan dapat diumumkan pada akhir Desember. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil