jpnn.com - KABUPATEN BOGOR - Para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, harus menuntaskan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) selambat-lambatnya pada pekan depan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan bahwa LHKPN merupakan bagian terpenting dalam upaya mencegah tindak korupsi karena berkaitan dengan transparansi, kejujuran, akuntabilitas dan integritas para penyelenggara negara.
BACA JUGA: Edi Budoyo: Yang belum Lapor LHKPN segera Selesaikan, Ini Kewajiban Kita
Oleh karena itu, kata dia perilaku perilaku tertib ASN dalam melaporkan harta kekayaannya juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sistem meritokrasi.
“Walaupun batas pelaporan sampai akhir Maret, melalui workshop ini, saya ingin minggu depan harus selesai semua," kata Burhanuddin saat membuka Workshop Asistensi Pengisian e-LHKPN tahun 2023 di Cigombong, Bogor, Selasa (7/3).
BACA JUGA: Kabar Bocoran Bikin Seluruh Honorer Bergembira, Sikap Mas Anas soal Non-ASN Sudah Jelas
Menurut dia, ASN merupakan pelayan publik yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, katanya, penting bagi ASN mengisi LHKPN agar memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik tentang harta kekayaannya.
“Hal ini agar terhindar dari menerima penghasilan yang tidak sah, tercapainya optimalisasi kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas ASN,” ujarnya.
BACA JUGA: ASN Dinas Pendidikan di Kupang Masuk Kantor Pukul 05.30 WITA Mulai Hari Ini
Burhan, panggilan akrab Burhanuddin, meminta ASN peserta workshop agar dapat memahami cara mengisi elektronik LHKPN dengan baik, sehingga mengetahui tata cara pengisian, meningkatkan keterampilan teknis dan akuntabilitas serta makin membangkitkan kesadaran antikorupsi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor R Irwan Purnawan di tempat yang sama mengatakan, demi suksesnya sistem meritokrasi di Kabupaten Bogor, salah satu faktor penentu adalah tertib melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara.
“Tujuan workshop ini adalah meningkatkan pemahaman para wajib LHKPN di lingkungan Pemkab Bogor tentang tata cara pengisian LHKPN secara elektronik. Kemudian tersampaikan harta kekayaan penyelenggara negara oleh seluruh wajib LHKPN,” jelas Irwan.
Dia menambahkan kegiatan workshop yang dilaksanakan selama tiga hari mulai 7-9 Maret 2023 ini diikuti peserta sebanyak 250 orang wajib LHKPN, terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi pratama, camat, pimpinan BUMD, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dari seluruh perangkat daerah setempat.
“Para wajib LHKPN ini didorong untuk menyelesaikan laporan sebelum tanggal 31 Maret 2023. Makanya kami mengundang KPK untuk memberikan bimbingan bagaimana cara pengisian LHKPN karena masih ada para wajib LHKPN belum memahami teknis pengisian secara elektronik,” ujar Irwan. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi