jpnn.com - jpnn.com -Saat ini Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya sedang mendata siswa tidak mampu.
Pendataan itu dilakukan melalui kelurahan. Pemkot khawatir ada siswa yang tidak bisa membayar SPP.
BACA JUGA: Duh..Ribuan Siswa Belum Bayar SPP
Karena itu, pendataan dilakukan. Terkait dengan hal itu, Reni berharap prosesnya tidak berhenti di pendataan.
"Tapi harus bisa membentengi supaya siswa tidak sampai putus sekolah, terutama karena masalah ekonomi," terangnya.
BACA JUGA: Pemkot Siap Beri Bantuan untuk SMA/SMK Jika Diizinkan
Muara data siswa tidak mampu itu juga harus diperjelas. Misalnya, jika data disampaikan ke provinsi, juga harus ada kejelasan.
"Mana yang ditanggung provinsi dan mana yang pemkot," tuturnya.
BACA JUGA: Selamat Tinggal Pendidikan Gratis
Pihak RT-RW ataupun kelurahan yang mendata sebaiknya juga bisa menyeluruh. Harapannya, para siswa tidak mampu bisa ter-cover dengan baik.
Sementara itu, pemkot menyatakan siap untuk segera merumuskan mekanisme bantuan keuangan terbaik buat penyelenggaraan SMA dan SMK.
Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan menyatakan, tim anggaran SMA dan SMK yang dipimpinnya akan segera mengajukan mekanisme tersebut ke Kemendagri.
"Senin besok (hari ini, Red) kami berangkat ke Jakarta. Insya Allah sudah ada solusi," katanya.
Hendro menjelaskan, pemkot lebih memilih untuk memberikan bantuan langsung kepada siswa yang bersangkutan.
Tidak lagi menggunakan mekanisme hibah yang selama ini diwacanakan.
Alasannya, bantuan langsung kepada siswa dinilai lebih fleksibel.
"Kalau pakai mekanisme hibah, bantuan tidak bisa diberikan setiap tahun. Begitu aturannya," tutur dia.
Dalam pertemuan nanti, ditawarkan mekanisme yang dimiliki pemkot agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hendro mengakui, ada kekhawatiran banyaknya siswa SMA-SMK yang kesulitan membayar SPP.
Meski begitu, pemkot tetap tidak memutuskan harapan pada pengajuan judicial review yang masih ngedon di Mahkamah Konstitusi (MK).
Harapannya, SMA-SMK bisa tetap pada jalur yang selama ini ditentukan pemkot.
"Prinsipnya, kami ingin diskresi karena kami daerah yang sudah mapan dan sistemnya bagus (dalam pengelolaan SMA-SMK, Red)," pungkas Hendro. (elo/puj/tau/c11/git/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selama Ini SMAN-SMKN Kota Batu Sudah Gratis
Redaktur & Reporter : Natalia