jpnn.com - MAMPANG PRAPATAN – Pemprov DKI akan menaikkan besaran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk setiap siswa.
Dinas Pendidikan (Dispendik) DKI sebagai pengelola program telah mempersiapkan hal itu. Surat pengajuan rencana kenaikan tersebut akan diserahkan Dispendik kepada Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) DKI minggu depan.
BACA JUGA: Bima Arya Dituding Gunakan Dana Pemkot untuk Haji
Kadispendik DKI Lasro Marbun menyatakan, rencana kenaikan tersebut berangkat dari evaluasi program selama dua tahun. Pihaknya mendapatkan banyak masukan, mulai dari siswa, sekolah, hingga lembaga swadaya masyarakat, terkait besaran dana yang diterima siswa.
BACA JUGA: Pabrik Minyak Goreng Terbakar
Hasilnya diketahui bahwa dana yang siswa terima belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan personal pendidikan. Di antaranya untuk keperluan buku dan seragam sekolah. ”Ini bentuk evaluasi agar program benar-benar efektif untuk siswa,” ujar dia Sabtu (25/10).
Selain karena masukan tadi, kata Lasro, pertimbangan lain adalah karena rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun depan. Naiknya harga BBM otomatis membuat daya beli masyarakat termasuk kebutuhan sekolah juga naik.
BACA JUGA: Tercium Bau Politis Proyek Renovasi Toilet Dewan DKI
Pihaknya perlu menyesuaikan besaran dana KJP dengan harga kebutuhan masyarakat agar manfaat program tersebut benar-benar maksimal. ”Penyesuaian itu kan penting. Kalau kita abaikan kondisi pasar, ya nggak respons dong artinya,” ujar Lasro.
Mantan Kepala Biro Ortala DKI itu memprediksi, kenaikan besaran dana KJP untuk semua jenjang sekolah yaitu antara 10 hingga 15 persen. Saat ini, besaran dana KJP yang didapat siswa dari SD, SMP, dan SMA berbeda-beda.
Untuk SD Rp 180.000 per siswa per bulan, SMP RP 210.000, dan SMA/SMK Rp 240.000. Semua dana tersebut dicairkan tiga bulan sekali melalui rekening masing-masing siswa. Dia menargetkan kenaikan dana KJP tersebut baru bisa terealisasi awal tahun depan.
Disinggung mengenai jumlah siswa penerima KJP tahun depan, Lasro belum bisa memastikan bertambah atau berkurang. Sebab, penambahan atau pengurangan berdasar hasil survei tim KJP, sekaligus laporan dari sekolah. Yang jelas, pihaknya akan hati-hati agar tidak ada lagi orang mampu mendapatkan dana KJP.
Dia menjelaskan, jumlah penerima KJP tahun ini untuk semua jenjang lembaga pendidikan adalah 405 ribu orang. ”Yang ganda-ganda juga kita usahakan agar tidak ada lagi. Semua dievaluasi,” tegas dia.
Kemauan Lasro tampaknya sudah direstui bagian anggaran di lingkungan pemprov. Hal itu dibuktikan dengan besaran anggaran KJP tahun depan yang mengalami kenaikan hingga empat kali lipat.
Dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2015, pemprov menganggarkan KJP sekitar Rp 4 triliun, dari tahun ini yang hanya Rp 799 miliar.
"Prioritas kita memang tetap di pendidikan dan pengendalian banjir,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Andi Baso Mappapolenro. (fai/mby)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahun Depan, Punya Pencakar Langit 111 Lantai
Redaktur : Tim Redaksi