SURABAYA-Pasca penyerangan ponpes di Beji, Pasuruan, Pemprov Jatim segera mengumpulkan langkah-langkahPagi kemarin, Gubernur Jatim Soekarwo mengumpulkan pimpinan ormas, TNI, dan tokoh agama di rumah dinas di Jalan Teuku Imam Bonjol.
Pertemuan yang dimulai sejak pukul 07.15 tersebut dihadiri oleh para pimpinan ormas, Polda Jatim, Kodam V Brawijaya, pimpinan MUI, dan sejumlah tokoh agama lainnya
BACA JUGA: Massa Rebut Sitaan Bea Cukai, Menkeu Lapor SBY
Dalam pertemuan tertutup tersebut, para muspida serta sejumlah tokoh cultural membahas tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat Jatim tetap aman dan damaiDalam wawancara singkat dengan sejumlah wartawan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, KH Abdusshomad Bukhori mengatakan pertemuan tersebut membahas masalah keamanan pasca penyerangan Pasuruan
BACA JUGA: PPATK Sisir Rekening Istri dan Anak Pejabat Daerah
"Kami sangat menyayangkan terjadinya penyerangan tersebutBACA JUGA: Menag: Kejadian Pasuruan Hanya Tawuran
Selain itu, Abdusshomad juga meminta agar semua pihak untuk tidak terlalu membesar-besarkan permasalahan tersebut"Memang ada perselisihan antara kedua kelompok tersebutTapi tolong jangan dikembang-kembangkan, supaya kedua belah pihak yang bertikai bisa berdamai," ungkapnya.
Di bagian lain, ketua Dewan Tanfidz PWNU Jatim KH Mutawakil Alalah mengatakan bahwa peristiwa kemarin lebih merupakan dendam lamaMenurut Mutawakil, dari investigasi pihaknya, setidaknya ada tiga kelompok yang saling bersinggunganYakni, kelompok Syiah, Sunni Pasuruan, dan kelompok pengajian Manakib Kubro"Tapi, kami harap bahwa semuanya sadar bahwa perbedaan tak bisa diselesaikan dengan jalan kekerasan," ucapnya.
Usai berbicara selama tiga jam, semua yang hadir dalam pertemuan tersebut kemudian bergegas ke Mapolda Jatim untuk melanjutkan pertemuan, sekaligus acara diskusi bersama dengan pimpinan media massa di Jawa TimurSelain itu, Gubernur Jatim juga mengutus Wagub Saifullah Yusuf menuju ponpes Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan
Nah, dalam pertemuan di Mapolda tersebut itulah, MUI meminta agar pemerintah provinsi dan kepolisian untuk menghentikan aktivitas kegiatan AhmadiyahDalam artian, bukan keyakinannya yang harus dihentikan, tapi aktivitas-aktivitas yang bisa mengundang potensi kerusuhan, seperti pengajian bersama
Untuk itu, Wagub Jatim Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya menampung aspirasi dari MUI tersebut"Kami masih belum melangkah ke sanaTapi, kami benar-benar mempertimbangkan baik dan buruknya dulu," ucapnyaYang jelas, Saifullah mengatakan bahwa sejak tahun 1960-an, MUI memang sudah menyatakan bahwa Ahmadiyah bukan Islam"Semuanya akan kami pertimbangkanYang jelas, langkah pertama kami adalah mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan guna membuat situasi keamanan di Jatim tetap kondusif," imbuhnya(ano)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Capai Lima Kesepakatan
Redaktur : Tim Redaksi