jpnn.com - KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih ragu menerbitkan SK pengangkatan ribuan guru PPPK formasi 2021 lantaran belum yakin soal sumber dana untuk gaji para ASN tersebut.
Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur Kosmas D Lana menyebut ada 1.300 guru di NTT yang telah dinyatakan lulus passing grade seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2021.
BACA JUGA: RUU ASN Belum Jelas, Puluhan Honorer Mulai Bertugas jadi Guru PPPK, Betapa Senangnya
Guna memastikan sumber dana untuk gaji mereka, Pemprov NTT sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Pemprov NTT sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang sumber pendanan untuk 1.300 lebih guru yang lolos passing grade 2021 di NTT. Apabila sudah jelas sumber pendanaan maka pemda segera memroses semua dokumen yang dibutuhkan," kata Kosmas D Lana saat di hubungi, Senin (4/9).
BACA JUGA: Penjelasan BKN soal 7 Dokumen Dasar Pendaftaran CPNS 2023 & PPPK, Materi yang DiujikanÂ
Dia menjelaskan masih ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan sebelum Pemprov NTT menerbitkan SK bagi para guru lolos passing grade PPPK 2021.
"Kami harus pastikan dulu sumber anggaran untuk gaji bagi para guru, (anggaran untuk gaji, red) tidak bisa diserahkan ke daerah yang memiliki keterbatasan anggaran," katanya.
BACA JUGA: Anda Ingin jadi Guru PNS & PPPK? Ada Kabar Baik dari Dirjen GTK, Simak Datanya
Sementara itu Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni berharap pemprov untuk segera menuntaskan persoalan 1.300 guru honor di NTT yang lolos tes PPK pada 2021, yang hingga kini belum ada kejelasan proses pengangkatan sebagai PPPK.
"Apabila ada persoalan supaya segera koordinasikan dengan pemerintah pusat, sehingga para guru-guru honor ini bisa mendapatkan kepastian. Kami akan agendakan lagi untuk membahas hal itu di DPRD NTT," katanya.
Dia berharap penempatan pada guru tersebut tidak harus ditarik ke sekolah negeri, tetapi bisa ditempatkan di sekolah induk di mana saat ini guru itu mengajar sehingga tidak terjadi kekurangan guru di sekolah swasta.
"Apabila guru-guru yang lulus itu ditarik ke sekolah negeri maka sekolah swasta mengalami kekurangan guru.”
“Kami berharap ada kebijakan agar guru-guru yang lulus passing grade itu ditempatkan sementara di sekolah asal sehingga (sekolah swasta) tidak terjadi kekurangan guru," demikian Emilia Nomleni. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu