jpnn.com - JPNN.Com - Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah menyatakan, masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus dipertahankan sesuai periode jabatannya hingga 2019. Menurut Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, pergantian pemerintahan harus melalui proses konstitusional lewat pemilihan umum.
""Kami kelompok yang bersepakat proses demokrasi sesuai jadwal. Tidak ada pemberhentian presiden di tengah jalan. Tidak ada proses makar. Kita dukung kepemimpinan sesuai jadwal yang disepakati," katanya saat menggelar diskusi catatan akhir tahun bertajuk Membela Kaum Mustadh'afin di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Kamis (29/12).?
BACA JUGA: Simak! Kritik Pengamat untuk Bawaslu
Kalaupun ada kritik, katanya, maka hal itu demi kebaikan. Pemuda Muhammadiyah pun mengkritik pemerintah.
Namun, katanya, kritik bukan berarti membenci. "Yang disampaikan pemuda Muhammadiyah jangan dianggap kebencian, tapi demi konstruksi pemerintahan lebih baik," sebutnya.
BACA JUGA: Hadar Navis Gumay, dari Pemerhati Menjadi Penyelenggara Pemilu
"Danhil pun mengingatkan pemerintah agar berpihak kepada rakyat, terutama masyarakat miskin atau mustadh’afin atau rakyat miskin. Dalam penilaiannya, kondisi belakangan ini justru menunjukkan penindasan kepada rakyat miskin semakin marak.
Dia mencontohkan penggusuran demi kepentingan korporasi. Contohnya adalah penggusuran demi reklamasi di Teluk Jakarta dan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.
BACA JUGA: Berharap Sang Pencerah Sesukses AAC
"Para pembuat kebijakan seperti gubernur, bupati, walikota, presiden menjadi boneka untuk melegalkan usaha koorporasi," kritiknya.
Karenanya, sambung Dahnil, hal itu harus menjadi catatan bagi pemerintah. "Yang menggagalkan kita dan membuat kita menjadi mustadh'afin itu uangnisme. Ketika uang menjadi tuhan bagi politisi akademisi, aktivis, ini menjadi catatan luar biasa," pungkasnya.(dna/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Bantah Pernyataan Menkeu
Redaktur : Tim Redaksi