jpnn.com - JPNN.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, penyelenggara pemilu ke depan penting menyiapkan sistem penanganan pelanggaran yang lebih ideal.
Baik itu untuk masyarakat, peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu. Pasalnya, selama ini terkesan belum ditangani dengan baik.
BACA JUGA: DPR Isyaratkan Tolak Hasil Seleksi Anggota KPU-Bawaslu
"Misalnya, belum ada informasi yang cepat kepada pelapor terkait laporan yang disampaikan. Jangankan laporkan online, laporan offline yang kami sampaikan juga enggak ada respon baliknya secara cepat," ucap Fadli di Jakarta, Selasa (27/12).
Penyelenggara khususnya Bawaslu kata Fadli, selama ini hanya mengklarifikasi laporan yang menurut mereka sudah memenuhi syarat.
BACA JUGA: Bawaslu Bantah Disebut Tidak Siap Terima Pengaduan
Sementara terhadap laporan lain, tidak pernah ada penjelasan kenapa tidak ditindaklanjuti.
Soal perkembangan penanganan pelanggaran, kata Fadli, juga tidak pernah memberitahu.
BACA JUGA: Hadar Navis Gumay, dari Pemerhati Menjadi Penyelenggara Pemilu
Demikian juga soal pelaporan, di laman Bawaslu terdapat kanal pelaporan secara online. Namun saat dicoba berkali-kali, tidak pernah ada jawaban.
"Yang paling fatal, data pelanggaran di laman Bawaslu kurang terpublikasikan dengan baik. Saya kira tidak sulit membuatnya. Selama itu misalnya berapa sumber temuan dari laporan, berapa yang masih tahap klarifikasi, berapa yang sudah masuk ke sentra Gakkumdu, berapa yang diteruskan ke kepolisian, Kejaksaan, pengadilan. Itu enggak sulit," ucap Fadli.
Menghadapi kondisi yang ada, Fadli menilai ke depan perlu disiapkan sistem penanganan pelanggaran yang lebih ideal.
"Kemudian soal perlindungan terhadap orang yang berpartisipasi, ketika perlindungan pada pelapor tidak ada, menurut kami ini potensial akan menekan angka partisipasi masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran. Padahal, jantung dari masuknya laporan pelanggaran kepada pengawas pemilu dari masyarakat," pungkas Fadli.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Bantah Pernyataan Menkeu
Redaktur & Reporter : Ken Girsang