Penanganan Kemiskinan tak Maksimal

JAKARTA - Komisi VIII DPR RI mendesak agar penanganan kemiskinan satu kementerian sajaPasalnya, mekanisme penanggulangan kemiskinan saat ini justru menambah masalah kemiskinan.

"Anggaran kemiskinan mencapai Rp64 triliun

BACA JUGA: Masih Sakit, Nunun Belum Juga ke KPK

Namun itu terbagi di 19 kementerian dan lembaga, sehingga tidak maksimal," kata Jazuli, anggota Komisi VIII dalam rapat kerja dengan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Senin (25/10).

Dengan terpeta-petakannya anggaran tersebut, lanjutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan jadi sulit"Tidak adil dan sangat naif kalau kita kemudian menyalahkan satu kementerian saja bila masalah kemiskinan ini tidak tertangani," tegasnya.

Senada itu, Amran, politisi PAN menambahkan, jika kementerian/lembaga yang menangani kemiskinan tidak dipersempit maka sampai kapan pun masalah tersebut tidak akan tertangani

BACA JUGA: Kuasa Hukum Adner dan DL Sitorus Keberatan

"Komisi VIII harus mendorong satu kementerian saja yang urus kemiskinan, misalnya KemensosBiar fokus dan lebih mudah kita mengawasinya," cetusnya.

Menanggapi itu Mensos mengakui kalau kementerian yang dipegangnya mendapat tanggung jawab besar

BACA JUGA: DL Sitorus Diganjar 5 Tahun, Adner Sirait 4,5 Tahun

Sementara anggaran yang diberikan sangat sedikit.

"Sangat naif kalau Kemensos disalahkan dengan masalah kemiskinanTanggung jawab dan bebas kita besar, tapi anggaran tidak berihak ke kitaKami hanya mendapat anggaran Rp4 miliar," ujar Salim.

Dia menyarankan agar penanganan kemiskinan ditangani paling banyak lima kementerian saja, agar lebih mudah dilakukan koordinasi"Paling bagus lagi kalau cuma dua atau tiga kamar saja," pungkasnya.(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dokumen Cara Buat Bom Dari Dapur Beredar